PKS Wanti-Wanti Teliti Ijazah Wapres Baru Pengganti Gibran: Jangan Sampai Digugat lagi

JAKARTA, iNews.id - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR, Tifatul Sembiring, menekankan pentingnya proses pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka yang transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan konstitusi. Dia mengingatkan agar seluruh persyaratan calon diperiksa secara menyeluruh guna mencegah munculnya persoalan hukum maupun polemik setelah pemilihan.

Tifatul menjelaskan, rapat gabungan telah menyepakati sejumlah langkah, termasuk pengiriman surat kepada Presiden dan pembentukan tim verifikasi serta tim ad hoc.

Baca Juga

Projo Ungkap 4 Kriteria Wapres Pengganti Gibran, Apa Saja?

MPR menargetkan pemilihan Wapres melalui sidang paripurna pada Rabu 2 Desember 2026, pukul 11.00 WIB, yang dilanjutkan dengan pelantikan dan pengesahan setelah calon terpilih.

Menurut Tifatul, tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan keabsahan seluruh dokumen dan terpenuhinya syarat pencalonan, mulai dari ijazah, administrasi, hingga kesehatan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan secara cermat agar legitimasi Wapres terpilih tidak dipersoalkan di kemudian hari.

Baca Juga

Partai Koalisi Prabowo Kompak Tak Ajukan Nama Cawapres Pengganti Gibran, Ini Alasannya

“Nah, kemudian kita akan teliti kelengkapan ijazahnya. Kita mencegah supaya tidak ada lagi ya satu hal ada suket, ada enggak ada ijazah enggak sah dan seterusnya itu. Tidak menjadi gugatan-gugatan lagi,” kata Tifatul dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/11/2026).

Fraksi PKS memperoleh masing-masing tiga kursi dalam tim verifikasi dan tim ad hoc yang beranggotakan 36 orang itu. Penentuan perwakilan PKS akan dibahas lebih lanjut secara internal. Sementara itu, tim ad hoc bertugas menelaah ketentuan dan menyiapkan ketetapan terkait Wapres terpilih.

Dia juga menegaskan pengajuan dua calon Wapres merupakan kewenangan Presiden, sedangkan MPR menjalankan mekanisme pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, setiap tahapan perlu dilaksanakan secara tertib, dengan mengedepankan kepastian hukum dan ketelitian administrasi.

“Tim verifikasi itu kayak KPU. Ini orang sah enggak sebagai calon. Jadi jangan sampai nanti setelah terpilih ada gugatan-gugatan lagi, ada penyelidikan lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menegaskan keputusannya mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden bukan karena persoalan ijazah. Dia menyebut keputusan tersebut diambil secara pribadi setelah melalui pertimbangan panjang dan matang.

Penegasan itu disampaikan Gibran melalui pernyataan yang diunggah di media sosial pada Kamis (12/11/2026). Dalam pernyataannya, dia secara khusus membantah pengunduran dirinya berkaitan dengan polemik ijazah yang selama ini menjadi sorotan.

"Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah," kata Gibran.

Dia juga memastikan seluruh dokumen pendidikannya tersedia lengkap dan telah diserahkan kepada pengadilan.

Editor: Reza Fajri