Polemik 4 Pulau Aceh Selesai, JK: Pemerintah Harus Paham Sejarah

JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengatakan, polemik empat pulau Aceh menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah. Utamanya dalam memahami sejarah di suatu daerah.

"Alhamdulillah ini selesai. Ini pembelajaran bagi pemerintah bahwa sebelum mengambil tindakan-tindakan itu harus juga memahami sejarah, memahami undang-undang itu sendiri. Karena kalau tidak ini bisa menimbulkan masalah besar bagi kita semua," kata JK di Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Baca Juga

Siapa Al-Majd Europe? Kelompok Bayangan yang Kirim Warga Palestina ke Afrika Selatan dan Indonesia

JK mengingatkan, pemerintah juga perlu berkonsultasi dengan masyarakat Aceh sebelum mengambil keputusan terkait provinsi tersebut. 

Baca Juga

Haris Azhar: Kita Dulu Jaga Aceh Tetap di Indonesia, Jangan Ambil Hak Mereka Lagi!

"Karena di situ jelas apabila ingin mengambil, pemerintah ingin membuat keputusan atau apa tentang yang berhubungan dengan Aceh, harus dengan sepengetahuan dan konsultasi dan persetujuan daripada pemerintah Aceh. Nah ini tidak dilakukan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan empat pulau yang disengketakan Aceh dan Sumut masuk wilayah Aceh. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengklaim, tak ada provinsi yang ingin mencaplok pulau tersebut.

Prasetyo mengatakan, Prabowo meminta jajarannya untuk meluruskan isu-isu miring tersebut.

"Kita diminta Bapak Presiden untuk meluruskan isu-isu yang berkembang, bahwa berkenaan dengan dinamika empat pulau ini bahwa tidak benar ada salah satu provinsi yang ingin memasukkan empat pulau ke wilayah administratifnya," katanya, Selasa (17/6/2025).

Editor: Reza Fajri