Polemik Ijazah Tak Selalu Lemahkan Jokowi, Dukungan Publik Justru Bisa Menguat

JAKARTA, iNews.id - Pengamat politik Iyyas Subiakto menilai polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo berpotensi memunculkan solidaritas masyarakat terhadap Jokowi. Tekanan politik terhadap seorang tokoh yang dianggap diperlakukan tidak adil justru bisa memperkuat dukungan publik.

“Kalau ada orang baik terlihat ditekan maka reaksi masyarakat akan menyatu membelanya,” ujar Iyyas dalam keterangannya, Jumat (6/11/2026).

Iyyas mengatakan, kontroversi yang terus berulang tidak selalu membuat dukungan terhadap seorang tokoh melemah. Dalam situasi tertentu, tekanan justru dapat mendorong masyarakat untuk bersatu memberikan pembelaan.

Dia mengaitkan pandangan tersebut dengan perjalanan politik Jokowi, termasuk berbagai tekanan yang muncul menjelang hingga berlangsungnya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Iyyas, dinamika politik saat itu turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap Jokowi. Bahkan, pengaruh politik mantan presiden tersebut dinilai masih relevan meski dirinya tidak menjadi peserta dalam kontestasi Pilpres 2024.

Iyyas mencontohkan kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang memperoleh 58 persen suara dalam Pilpres 2024. Dia menilai hasil tersebut menunjukkan kuatnya dukungan politik terhadap pasangan tersebut.

“58% hasil pilpres itu telak,” katanya.

Terkait polemik ijazah, Iyyas menilai persoalan keabsahan dokumen harus diselesaikan berdasarkan bukti dan mekanisme hukum. Sementara itu, penilaian terhadap kepemimpinan seorang tokoh merupakan persoalan yang lebih luas.

Dia juga mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik maupun meminta klarifikasi atas persoalan yang melibatkan pejabat dan mantan pejabat publik.

Karena itu, perdebatan mengenai ijazah Jokowi seharusnya tidak mengesampingkan pentingnya pemeriksaan fakta dan penghormatan terhadap proses hukum.

Lebih lanjut, Iyyas menegaskan bahwa pemerintahan harus bekerja untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok politik tertentu.

“Setelah menang pemilu atau pilpres mereka adalah pegawai rakyat,” ujarnya.

Iyyas berpandangan, pengaruh politik Jokowi masih memiliki daya tahan di tengah berbagai kontroversi yang menerpanya. Meski demikian, kekuatan dukungan publik terhadap mantan presiden tersebut tetap perlu diukur melalui indikator yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar melihat ramainya perdebatan atau respons para pendukungnya.

Editor: Donald Karouw