Polemik Kewajiban Absen Sidik Jari, PGRI Minta Pemerintah Lindungi Guru

Sindonews, Neneng Zubaidah ยท Selasa, 25 Agustus 2020 - 08:52 WIB
Polemik Kewajiban Absen Sidik Jari, PGRI Minta Pemerintah Lindungi Guru

Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi. (Foto: SINDOnews/Neneng Zubaidah)

JAKARTA, iNews.id - Kebijakan pemerintah daerah (pemda) mewajibkan guru untuk datang ke sekolah untuk absen sidik jari menuai polemik. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) meminta kewajiban itu dievaluasi untuk melindungi para guru.

Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi mengatakan saat ini para guru sudah diwajibkan datang ke sekolah untuk absen sidik jari. Menurutnya pemda harus memperhatikan pula keselamatan guru dan keluarganya dari penularan covid-19, tak hanya peserta didik.

"Pemimpin daerah harus membuka mata tidak perlu ada absen sidik jari atau fingerprint demi keselamatan para guru dan keluarganya. Tanpa fingerprint absensi bisa tetap dilakukan," ucap Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta ini, Selasa (25/8/2020).

Menurutnya PGRI sudah lama memprotes kebijakan itu. Dia menjelaskan ciri-ciri penularan covid-19 yang bisa bertahan di benda mati mengancam keselamatan para guru dan keluarganya jika absensi fingerprint diterapkan.

Unifah menuturkan, di era yang canggih ini guru seharusnya bisa absen tanpa harus datang langsung ke sekolah. Dia menjelaskan jika guru telah melakukan aktivitas mengajar bisa dilaporkan sebagai absensi melalui sistem.

"Mengajar di mana, catatan pertemuan dengan anak-anak di mana laporannya kan itu bisa jadi sebagai absensi," katanya.

Unifah berharap Kemendikbud membuat peraturan khusus mengenai hal ini. Sebab praktik di lapangan banyak guru tetap masuk ke sekolah tidak hanya untuk absensi tetapi juga datang untuk piket dan di sisi lain wajib untuk mengajar.

Editor : Rizal Bomantama