Polemik Putusan Batas Usia Cawapres, Hakim Enny Nurbaningsih Khawatir MK Tak Dipercaya Publik

JAKARTA, iNews.id - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan kepala daerah di bawah 40 tahun maju sebagai capres atau cawapres berbuntut panjang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) segera dibentuk untuk menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilayangkan oleh sejumlah pihak terhadap Anwar Usman cs.

Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara MK, Enny Nurbaningsih mengatakan jajarannya menginginkan agar marwah MK sebagai lembaga yudikatif tidak rusak. Oleh sebab itu, MK langsung menunjuk tiga tokoh tersebut begitu laporan soal pelanggaran kode etik itu masuk.

Baca Juga

Media Asing Soroti Keputusan Indonesia Nobatkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

Saat ini MK telah menunjuk 3 orang menjadi anggota MKMK yakni Jimly Asshiddiqie, Wahiduddin Adams, dan Bintan Saragi.

"Kami klasifikasi, kami identifikasi dan MK memutus untuk MKMK supaya sekali lagi jangan sampai kemudian lembaga ini menjadi tidak dipercaya untuk menjalankan salah satu kewenangan yang sebentar lagi akan kami hadapi bersama yaitu perselisihan hasil pemilihan umum," katanya di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2023).

Baca Juga

Majelis Kehormatan MK Usut Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Anwar Usman

Dia berharap Jimly Asshiddiqie cs bisa mewakili MK menyelesaikan masalah laporan tersebut. 

"Berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan presiden, menjadi sesuatu yang tidak kita harapkan bersama apabila tak ada kepercayaan publik. Kita serahkan semua ke mereka tanpa ada ada intervensi ke mereka sebagaimana saya juga dulu bagian dari MKMK, saya merasa bekerja tanpa intervensi selama saya di MKMK," katanya.

Enny mengungkapkan saat ini terdapat 7 laporan terkait pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang sudah diterima di MK. Laporan itu berkaitan dengan sidang putusan soal batas usia capres dan cawapres yahg dibacakan pada Senin (16/10/2023).

Di antaranya, ada yang meminta agar Ketua MK Anwar Usman mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian, ada yang melaporkan Hakim Konstitusi Saldi Isra karena menyampaikan dissenting opinion pada sidang putusan batas usia capres cawapres 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

Editor: Rizal Bomantama