Polemik RKUHP, Ma'ruf Amin: yang Tidak Setuju Bisa Gugat di MK

Irfan Ma'ruf ยท Sabtu, 21 September 2019 - 17:38 WIB
Polemik RKUHP, Ma'ruf Amin: yang Tidak Setuju Bisa Gugat di MK

Wakil presiden terpilih, Ma'ruf Amin. (Foto: iNews)

JAKARTA, iNews.id – Wakil presiden terpilih Ma’ruf Amin punya pandangan sendiri ihwal polemik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dia menilai persoalan setuju dan tidak setuju adalah hal yang wajar dalam setiap pengambilan keputusan.

Dengan banyaknya perbedaan sikap, setiap orang yang pro kontra harus menyampaikan sesuai dengan tindakan yang diatur dalam kontitusi.

RUU KUHP memang ada pro kontra, boleh saja orang sepakat tidak sepakat, tapi ditempuh melalui mekanisme yang ada. Bagi mereka yang tidak setuju, bisa menggugat melalui judicial review di MK,” kata Ma’ruf seusai menghadiri acara Gerakan Nasional Kedaulatan Pangan untuk Umast di Hotel Sahid, Sabtu (21/9/2019).

Kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pengesahan RUU tersebut ditunda oleh DPR. Ditanya soal keinginan Jokowi itu, Ma’ruf enggan menanggapi lebih jauh. Dia malah membalikkan pertanyaan itu kepada pemerintah.

“Tanya pemerintah lah Pak, saya kan belum dilantik wakil presiden,” kata tokoh NU itu.

Sebelumnya, Jokowi juga sudah menginstruksikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, untuk menyampaikan permintaannya soal penundaan pengesahan RKUHP kepada DPR. Adapun yang jadi pertimbangan presiden yaitu melihat banyaknya pasal yang memuat kontroversi serta memicu protes publik.

“Sudah saya perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR, dan pengesahannya tidak dilakukan oleh DPR periode ini, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (20/9/2019).

Editor : Ahmad Islamy Jamil