Polemik Surat Penunjukan Menteri Dalam Negeri Ad Interim, Ini Penjelasan Kemendagri

JAKARTA, iNews.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluruskan informasi yang beredar soal Surat Nomor: 821.1/4847/SJ tertanggal 28 Agustus 2020. Surat yang berisi Penunjukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Ad Interim itu ditujukan kepada jajaran internal Kemendagri.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan mengatakan, surat tersebut sudah diralat dan dibatalkan. Surat tersebut hanya untuk kepentingan administrasi internal Kemendagri.

Baca Juga

Perbandingan Kekuatan Militer Hungaria dengan Irlandia: Sekutu NATO Kuat vs Negara Tanpa Jet Tempur

"Surat sudah diralat dan dibatalkan. Tadinya dibuat untuk administrasi internal karena Bapak Mendagri akan tugas ke luar kota. Tapi karena hari Sabtu dan Minggu tidak ada administrasi surat di Kemendagri, maka tidak diperlukan lagi surat tersebut," ujarnya di Jakarta, Jumat (28/8/2020).

Dengan penegasan tersebut, Benni berharap tidak ada isu atau informasi yang keliru dalam memaknai surat tersebut. Apalagi, Kemendagri sudah menindaklanjuti dengan meralat dan membatalkan surat tersebut.

Baca Juga

Mendagri Tito Karnavian Minta Daerah Tak Ragu Percepat Realisasi Belanja

Secara terpisah Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga menuturkan, surat yang dikeluarkan Sekjen Kemendari terkait penulisan tata naskah seharusnya tidak beredar luas.

"Bapak Mendagri akan kembali ke Jakarta Minggu dan tidak terlalu dibutuhkan tanda tangan surat menyurat oleh Bapak Mendagri sebagaimana maksud surat Sekjen tersebut, selama 2 hari libur ini. Sekjen akan melakukan ralat atau perbaikan atas surat tersebut," tuturnya.

Baca Juga

Pandemi Covid-19 saat Pilkada 2020, Mendagri Sebut Kampanye Live Streaming Jadi Solusi

Sebelumnya beredar surat berkop Kemendagri terkait penulisan tata naskah yang harus ditandatangani Menko Polhukam Mahfud MD sebagai Mendagri Ad Interim. Sementara Mahfud ditunjuk berdasarkan surat Mensesneg No.B-642/M.Sesneg/D-3/AN.00.03/08/2020.

Editor: Djibril Muhammad