Polisi Belum Terima Surat Permohonan Izin Aksi 22 Mei

Irfan Ma'ruf ยท Minggu, 19 Mei 2019 - 16:06 WIB
Polisi Belum Terima Surat Permohonan Izin Aksi 22 Mei

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono menyebut belum ada surat permohonan izin aksi 22 Mei 2019 hingga Minggu (19/5/2019) hari ini. (Foto: iNews.id/Irfan Ma'ruf).

JAKARTA, iNews.id, – Polda Metro Jaya memastikan hingga kini belum ada surat pemberitahuan tentang adanya aksi massa pada 22 Mei 2019 atau bertepatan dengan pengumuman hasil rekapitulasi suara pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kendati demikian, polisi terus melakukan langkah-langkah pengamanan.

Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono mengatakan, berdasarkan pengecekan administrasi di Polda Metro, belum ada satu pun surat permohonan izin keramaian pada 22 Mei 2019 yang diajukan oleh pihak tertentu.

"Sampai sekarang belum, belum ada, (surat pemberitahuan)," kata Gatot Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (19/5/2019).

Gatot menuturkan, polisi dalam kondisi siaga menjelang pengumuman rekapitulasi suara KPU. Sejumlah objek vital akan menjadi fokus pengamanan, termasuk gedung KPU dan Bawaslu.

BACA JUGA: 32.000 Personel Gabungan TNI-Polri Amankan Pengumuman Hasil Pemilu 2019

Langkah pengamanan sebagai antisipasi aksi massa dan ancaman teror. "Persiapan pengamanan kita baik itu di KPU, Bawaslu atau tempat lain yang berpotensi ada gangguan keamanan," ujarnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo sebelumnya menjelaskan, 32.000 anggota gabungan TNI-Polri akan diterjukan untuk mengatasi potensi konflik massa. Mereka sudah menjalankan pengamanan sejak 20 Mei 2019.

Mengenai isu kerusuhan banyak beredar di media sosial, Dedi menjelaskan, tim siber Polri terus melakukan patroli di media sosial. Patroli ini untuk meminimalisasi konten negatif. Polri juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir akun yang menyebarkan hoaks, ujaran provokatif dan agitasi.

Sementara itu sejumlah kalangan meminta warga tidak ikut aksi 22 Mei. Apapun hasil pemilu harus dihormati. Bila ditemukan adanya kecurangan dalam proses pemilihan, para pihak yang tidak puas hendaknya menggunakan mekanisme hukum.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menekankan, segenap warga bangsa sudah seharusnya berusaha menjadi warga negara yang baik, mematuhi hukum, dan perundang-undangan.

”Warga Muhammadiyah hendaknya menerima apapun hasil pemilu dan siapapun yang terpilih sebagai presiden-wakil presiden dengan tetap berdasarkan tuntunan amar ma’ruf nahi munkar sesuai paham Muhammadiyah,” kata dia.

Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar juga mengajak warga menjaga situasi kondusif jelang pengumuman hasil pemilu oleh KPU pada 22 Mei nanti. Semua pihak diharapkan menahan diri, tidak bertindak provokatif, sehingga memicu situasi tidak aman di Indonesia.


Editor : Zen Teguh