Polisi Pastikan Ucapan Arteria Dahlan soal Sunda Bukan Ujaran Kebencian 

JAKARTA, iNews.id - Penyidik Polda Metro Jaya menyimpulkan ucapan Arteria Dahlan yang memerintahkan Jaksa Agung mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang berbicara bahasa Sunda tidak mengandung unsur pidana ujaran kebencian terkait isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Penyelidikan dihentikan.  

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, setelah Polda Metro Jaya menerima pelimpahan berkas laporan dari Polda Jawa Barat, Polda Metro Jaya melakukan pendalaman. Berdasarkan sejumlah saksi ahli penyidik menyimpulkan kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana. 

Baca Juga

2 Pria AS Ingin Rebut Pulau Karibia dan Jadikan Penduduk Wanitanya sebagai Budak Seks

"Maka pendapat dari saudara Arteria Dahlan dalam persoalan ini tidak memenuhi unsur perbuatan menyebarkan informasi yang bermuatan ujaran kebencian berdasarkan SARA," kata Zulpan di Polda Metro Jaya, Jumat (4/2/2022). 

Zulpan menyebut bahwa apa yang disampaikan Ataria Dahlan tidak masuk dalam unsur ujaran kebencian berdasarkan SARA yang diatur dalam Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahu  2008 tentang ITE.

Baca Juga

Massa Kepung DPRD Sukabumi, Haramkan Arteria Dahlan Injak Tanah Sunda

"Karena maksud dari pernyataan tersebut dalam situasi rapat resmi. Kemudian terhadap saudari Arteria Dahlan sebagai anggota DPR yang bersangkutan memiliki hak imunitas sehingga tidak dapat dipidanakan," tuturnya.

Sebelumnya, Arteria Dahlan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR bersama Kejaksaan Agung pada Senin (17/1) menyampaikan kritik kepada Jaksa Agung. Menurut dia, ada seorang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang berbicara menggunakan bahasa Sunda ketika rapat kerja.

Dia meminta Jaksa Agung untuk mengganti Kajati yang menggunakan bahasa Sunda tersebut. Namun Arteria tidak mengungkapkan siapa Kajati yang berbicara menggunakan bahasa Sunda itu.

Atas pernyataan tersebut, sejumlah organisasi melaporkan laporan pengaduan ke Polda Jawa Barat buntut pernyataan Anggota Komisi III DPR itu.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq