Politikus PDIP Sebut Ada Operasi Alihkan Suara Partai Perindo untuk PSI
JAKARTA, iNews.id - Kejanggalan dalam proses penghitungan suara Pemilu 2024 masih terjadi usai H+8 pemungutan suara. Raihan suara Partai Perindo kian menyusut seiring berjalannya waktu.
Misalnya, perolehan suara Calon Legislatif (Caleg) DPR Dapil Jawa Timur VI dari Partai Perindo, Venna Melinda. Suara aktris ternama Indonesia ini kian menyusut berdasarkan data penghitungan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dari pantauan di situs pemilu2024.kpu.go.id, Venna tercatat meraih 17.069 suara pada 20 Februari 2024 pukul 04.00 WIB. Hanya saja, jumlah itu terkikis menjadi 10.957 suara berdasarkan data yang diperbaharui pada 22 Februari 2024 pukul 09.00 WIB.
Bila dikalkulasikan, ada 6.112 suara Venna yang hilang dalam kurun waktu dua hari.
Tak hanya Venna, suara Caleg DPR Dapil Jawa Timur VI dari Partai Perindo lainnya seperti Jeannie Maria Monica Latumahina juga hilang. Dia tercatat mendapat 7.374 suara pada 20 Februari 2024, dan terkikis menjadi 1.604 suara pada 22 Februari 2024.
Melihat fenomena ini, politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus merasa janggal. Apalagi, KPU sebelumnya telah memerintahkan penyelenggara pemilu untuk menghentikan proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.
Deddy menduga, penghentian itu didasari atas adanya partai kecil di lingkungan penguasa yang hendak dipaksakan masuk parlemen. Hal itu dikuatkan setelah dirinya dapat informasi adanya operasi pengalihan suara Partai Perindo kepada partai gurem yang ada di lingkungan Istana.
"Ada kuat kecurigaan upaya tersistematis untuk memenangkan salah satu konstestan pemilu. Ada kabar, saya dengar kabar, bahwa ada operasi agar suara partai kecil akan diambil untuk dialihkan, terutama Partai Perindo, Gelora dan Partai Ummat," kata Deddy dalam keterangannya yang dikutip Kamis (22/2/2024).
Dia curiga motif penghentian rekapitulasi itu menyangkut persaingan ketat PDIP dengan Partai Golkar sebagai peraih kursi terbanyak di pemilu. Kaitannya adalah peraih kursi terbanyak akan mendapat jatah Ketua DPR.
Deddy pun berharap KPU memberi penjelasan untuk menjawab kesimpangsiuran kabar tersebut.
“Kalau dibiarkan akan banyak yang teriak bahwa kuat kecenderungan KPU sedang melakukan kejahatan kepemiluan kalau dasarnya Sirekap, bukan force majeure yang sebenarnya. Maka kami memohon KPU harus memberikan penjelasan tentang informasi adanya penghentian proses rekapitulasi ini,” tutur Deddy.
Sementara itu, Ketua DPP PSI Dedek Prayudi Uki mengatakan, pihaknya tak memiliki kapasitas untuk merespons penghentian rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.
Kata Dedek, PSI juga menemukan adanya kejanggalan dalam proses rekapitulasi suara. Salah satunya, hasil suara yang tak sinkron.
"Nah yang kami temukan, misalnya ada di Jaktim di Cakung Barat TPS 126, di batang lidi ditemukan sebenarnya suara kami ada 8 di TPS tersebut, cuma di jumlah akhir ada 5. Ada juga di Cawang Barat, TPS 98, di batang lidinya itu kami harusnya mendapatkan suara 10 tetapi yang ditulis 8. Dan ini dokumen C Plano resmi yang sedang saya bicarakan," tutur Dedek saat dihubungi, Kamis (22/2/2024).
Dia enggan menanggapi isu yang diembuskan Deddy. Menurutnya, Deddy hanya melempar isu tanpa disertai bukti yang kuat.
Dia menyarankan Deddy turun ke bawah dan mengawal kembali suara rakyat.
"Jadi daripada melempar isu kecurangan yang bikin gaduh, dan saya duga ini sebenarnya terkait dengan kekalahan dari Mas Ganjar sehingga isu-isu kecurangan ini digulirkan terus-menerus. Daripada itu yang dilakukan sebaiknya Bang Deddy itu turun ke bawah lagi turun ke lapangan," ucap Dedek.
"Justru kami menemukan hal-hal seperti ini, kami tidak sedang menuduh siapa pun, bisa saja memang petugas kan di lapangan bisa saja capek. Kami bersyukur, kami apresiasi KPU dan Bawaslu yang dalam proses penghitungan dan penginputan suara ini dilakukan secara terbuka dan mengundang saksi dan dari sana kita bisa mengawal suara, suara rakyat ini yang kita kawal. Jangan malah nuduh siapa curang enggak ada bukti," tuturnya.
Editor: Rizky Agustian