Politikus PKS Sebut Istana Setuju Irjen Pol Boy Rafli Jadi Kepala BNPT

JAKARTA, iNews.id - Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menunjuk Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar menjadi kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggantikan Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius. Pergantian tersebut tertuang dalam surat telegram mutasi dan promosi jabatan ST/1377/V/KEP./2020, Jumat, 1 Mei 2020.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengaku heran dengan pihak-pihak yang meminta Kapolri membatalkan penunjukan Irjen Polisi Boy Rafli Amar menjadi kepala BNPT. Sebagai bawahan Presiden, menurut dia, Kapolri sebelumnya tentu telah mengajukan pergantian kepala BNPT itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga

Apa Itu Rubicon? Pusat Operasi Drone Rusia yang Rayakan Kesuksesan 10.000 Serangan ke Ukraina

Anggota Komisi III DPR ini mengaku, tidak tertutup kemungkinan, Kapolri juga menyerahkan nama cadangan jika Presiden menolak Boy Rafli. Namun, kenyataannya Istana telah memberikan lampu hijau hingga akhirnya nama Boy Rafli muncul dalam telegram menggantikan Suhardi Alius.

"Mana mungkin Kapolri berani melampaui kewenangannya atau memojokkan Presiden soal pengangkatan Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT. Kalau Kapolri berani melangkahi Presiden, itu namanya bunuh diri," ujar Nasir dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (3/5/2020).

Baca Juga

Mutasi Polri, M Iqbal Kapolda NTB Boy Rafli Amar Kepala BNPT

Dia mendukung keputusan Kapolri menunjuk Irjen Polisi Boy Rafli Amar menjadi kepala BNPT. Nasir berharap Boy Rafli Amar mampu melanjutkan kisah sukses Kepala BNPT lama Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius.

"Pak Suhardi boleh dibilang sukses. Pak Boy Rafli diharapkan bisa mempertahankan dan meningkatkan cerita sukses yang telah dilakukan Pak Suhardi," katanya.

Baca Juga

Sosok Irawati, Istri Boy Rafli Amar yang Jago Selam

Nasir menambahkan Komjen Polisi Suhardi Alius, pada Juli ke depan genap empat tahun sebagai kepala BNPT. Selama memimpin lembaga itu, Suhardi sudah banyak melakukan sesuatu bersama BNPT. Terutama sewaktu lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme.

Editor: Djibril Muhammad