Politisi PDIP Singgung Karma Politik Jokowi dan Gibran: Jangan Sampai Kecurangan Terjadi Lagi
JAKARTA, iNews.id - Politisi PDIPGuntur Romli menyinggung karma politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) ke-14 RI Gibran Rakabuming Raka saat merespons proses pemilihan wapres. Dia menilai dinamika yang terjadi saat ini menjadi momentum koreksi nasional agar tidak ada lagi praktik mengakali konstitusi demi kepentingan politik tertentu.
Guntur menyebut PDIP tidak akan ikut campur dalam proses penentuan calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran karena partainya berada di luar pemerintahan. Namun, dia mengingatkan agar proses pengisian jabatan tersebut tidak kembali diwarnai pelanggaran aturan.
"Kita melihat bagaimana karma politik sedang berjalan terhadap Gibran, terhadap Jokowi. Ketika kecurangan itu dilakukan maka akhirnya juga tidak mulia," kata Guntur dalam program Rakyat Bersuara bertajuk "Bursa Kursi Wapres, Siapa Pengganti Gibran?" di iNews, Selasa (17/11/2026).
Menurut Guntur, siapa pun sosok yang nantinya diusulkan dan dipilih menjadi wapres harus mengikuti ketentuan konstitusi. Dia berharap tidak ada lagi aturan yang diubah atau disesuaikan demi meloloskan kepentingan politik seseorang.
"Jangan sampai siapa pun nanti wapres yang diusulkan kemudian dipilih mengakali lagi konstitusi, menabrak aturan, aturan diubah-ubah seenaknya sendiri," ujarnya.
Guntur kemudian menyinggung proses pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024. Dia menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 dan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang menurutnya menjadi bagian dari praktik mengakali aturan.
"Negara ini bukan negaranya Jokowi. Ketika keluarga Jokowi mau mencalonkan pada saat itu, semua disesuaikan dengan orang itu. Nah, ini kami tidak mau terjadi lagi," ucapnya.
Dia menegaskan, PDIP saat ini mengemban amanat sebagai kekuatan politik penyeimbang. Karena itu, menurutnya, perhatian pemerintah seharusnya lebih diarahkan pada persoalan yang dihadapi masyarakat ketimbang terjebak dalam dinamika politik elite.
Guntur menyebut sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian, mulai dari lapangan pekerjaan, nilai tukar rupiah, utang negara, pengangguran, hingga harga kebutuhan pokok.
"Inilah yang harus dijawab pemerintah saat ini. Jangan sampai kita terjebak pada arena politik elite dengan mengakali konstitusi, dengan mengakali aturan. Ternyata pada akhirnya pun kita sama-sama tahu, inilah akhir dari karma politik ketika seseorang mencoba mengakali konstitusi, mengakali aturan," katanya.
Meski demikian, Guntur berharap proses politik ke depan berjalan sesuai konstitusi dan tidak kembali diwarnai praktik serupa.
"Kita berharap ke depan semoga ini tidak terjadi lagi," tuturnya.
Di sisi lain, Guntur menyebut PDIP mengapresiasi munculnya nama sejumlah kader partai dalam pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran. Nama yang disebut antara lain Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Namun, dia menegaskan keputusan mengenai jabatan strategis, termasuk capres, cawapres, menteri, duta besar, hingga komisaris, merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri.
"Aturan kami di PDIP, terkait posisi strategis partai, itu merupakan kewenangan ketua umum. Jadi posisi seperti capres, cawapres, menteri, duta besar, sampai komisaris itu merupakan kewenangan dari ketua umum," tutur dia.
Editor: Rizky Agustian