Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Polri Jadwalkan Sidang Etik Eks Kapolri Listyo Sigit Pekan Depan Terkait Kasus Penyadapan
Advertisement . Scroll to see content

Polri Belum Bisa Jadwalkan Sidang Etik Irjen Slamet Uliandi terkait Penyadapan Prabowo, Ini Alasannya

Selasa, 17 November 2026 - 14:34:00 WIB
Polri Belum Bisa Jadwalkan Sidang Etik Irjen Slamet Uliandi terkait Penyadapan Prabowo, Ini Alasannya
Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir. (Foto: Dok. Polri)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Propam Polri belum bisa menjadwalkan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Slamet Uliandi terkait kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. 

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menuturkan, hal itu belum bisa dilaksanakan khusus untuk Slamet Uliandi karena latar belakang kesehatan.  

"Sementara salah satu terduga pelanggar, SU, memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan, enggak bisa," ucap Isir, Selasa (17/11/2026). 

Isir menambahkan, Polri tidak bisa memaksa apabila pihak terduga pelanggar mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, hal itu sebagaimana menghormati hak asasi seseorang. 

"Karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar SU ini," tuturnya. 

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan. 

Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026. 

Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.  

Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha. 

Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun. 

Editor: Aditya Pratama

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut