Polri Cermati Potensi Konflik Politik Identitas di Pilkada Serentak 2020

JAKARTA, iNews.id – Mabes Polri memetakan potensi kerawanan pada Pilkada Serentak 2020. Selain gangguan keamanan, potensi konflik politik identitas juga dicermati.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono menuturkan, Polri akan menggelar Operasi Mantap Praja untuk mengawal Pilkada Serentak 2020. Sesuai ketentuan, operasi ini nantinya akan melibatkan 2/3 kekuatan Polri.

Baca Juga

Trump Ungkap Dewan Perdamaian Gaza akan Diumumkan Awal 2026

Awi menerangkan, pola pengamanan pilkada sekarang ini sedang dimatangkan. Tetapi secara prinsip, pola pengamanan itu mengacu pada indeks potensi kerawanan.

“Indeks potensi kerawanan itu meliputi empat indikator. Pertama dimensi penyelenggaraan. Kedua, kontestan pilkada, kemudian potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan dimensi ambang gangguan,” kata Awi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Dia menjelaskan, selain indeks potensi kerawanan, Polri juga akan memperhatikan potensi konflik yang terjadi pada pilkada sebelumnya. Saat ini Polri sedang memetakan potensi konflik di sejumlah wilayah.

Menurut Awi, berkaca pada penyelenggaraan pilkada sebelumnya, ada beberapa potensi kerawanan yang mesti dicermati. Tidak hanya di lapangan, namun juga di dunia maya.

"Adapun potensi konflik tersebut yakni praktik money politics, politik identitas, hoaks, hate speech dan black campaign," ucapnya.

Pilkada Serentak akan digelar 9 Desember 2020 di 270 daerah, meliputi 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Untuk pengamanan, Polri tidak berdiri sendiri, melainkan dibantu oleh personel TNI dan stakeholders lain seperti petugas perlindungan masyarakat (linmas).

Editor: Zen Teguh