Polri Gelar Sidang Etik Irjen Ahrie Sonta terkait Kasus Penyadapan Presiden Hari Ini

JAKARTA, iNews.id - Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya hari ini, Selasa (10/11/2026).

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, untuk hari ini yang akan menjalani sidang etik yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN).

Baca Juga

Buka Masa Sidang DPR, Puan Singgung Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

“Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap saudara AS oleh Div Propam Polri,” ujar Johnny dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026)

Meski begitu, Isir belum menjelaskan secara rinci terkait kapan waktu sidang etik tersebut digelar. Dia juga belum menjelaskan terkait apakah sidang etik tersebut terbuka atau tertutup.

Baca Juga

LPSK Telaah Permohonan Perlindungan 6 Saksi Kasus Penyadapan Presiden Prabowo 

Sebagai informasi, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Selain Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.

Baca Juga

Yusril Ungkap Alasan Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit cs Mengarah ke Makar

Untuk tiga tersangka yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sedangkan Slamet Uliandi tidak dilakukan penahanan.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, peristiwa ini berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Baca Juga

Pemerintah Sisir Alat Sadap usai Kasus Penyadapan Prabowo, Antisipasi Penyalahgunaan

“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Asep. 

Selain terhadap Presiden Prabowo, dugaan penyadapan itu dilakukan terhadap elite partai politik, aktivis hingga media.

Baca Juga

Prabowo Undang 10 Eks Kapolri Bahas Penyadapan, Tito Respons Alasan Absennya Idham Azis

Editor: Aditya Pratama