Polri : Pelanggar Etik yang Sudah Disanksi Tak Berhak Ajukan Peninjauan Kembali

JAKARTA, iNews.id - Polri menegaskan bahwa anggota polisi yang sudah dijatuhi sanksi berdasarkan keputusan Komisi Kode Etik Polri tidak memiliki hak mengajukan peninjauan kembali atau PK. Putusan sidang banding etik sudah mengikat atau final.

"Pihak pelanggar tidak memiliki hak untuk mengajukan KKEP PK," kata Dedi di Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Baca Juga

Mulai Mewujudkan Israel Raya, PM Netanyahu Bangun Zona Penyangga di Suriah

Jenderal polisi bintang dua itu menjelaskan bahwa sesuai pasal 83 Perpol 7 Tahun 2022, ketentuan mengenai peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh Kapolri apabila terdapat kekeliruan dalam penjatuhan sanksi KKEP yang sudah berkekuatan hukum tetap atau mengikat berdasarkan hasil pemeriksaan tim yang dibentuk Kapolri.

Dedi juga menegaskan keputusan sidang banding Ferdy Sambo secara materiil dan formil semua sudah terpenuhi.

Baca Juga

Eks Kasat Reskrim Polres Jaksel AKBP Ridwan Soplanit Disidang Etik terkait Kasus Brigadir J Hari Ini

"Untuk keputusan banding secara materiil dan formil semua sudah terpenuhi dan bersifat final serta mengikat sesuai Perpol 7 Tahun 2022," kata Dedi.

Diketahui, Polri telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap empat tersangka, yaitu, Irjen Ferdy Sambo, Kompol Chuck Putranto, Kompol Baiquni Wibowo, dan Kombes Agus Nurpatria.

Baca Juga

Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi 3 Tahun Langgar Etik di Kasus Brigadir J

Terbaru, komisi etik telah resmi menolak banding PTDH yang diajukan oleh Ferdy Sambo. Dengan kata lain, adanya penolakan banding tersebut, menjadikan Ferdy Sambo resmi dipecat atau bukan lagi sebagai anggota Polri. 

Editor: Faieq Hidayat