PP Muhammadiyah Dukung Pemilu 2019 Jujur, Damai dan Anti-Politik Uang

Ilma De Sabrini ยท Senin, 15 April 2019 - 12:12 WIB
PP Muhammadiyah Dukung Pemilu 2019 Jujur, Damai dan Anti-Politik Uang

Konferensi pers Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendukung pelaksanaan Pemilu 2019 secara jujur, adil dan antipolitik uang, di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (15/4/2019). (Foto: iNews.id/Ilma de Sabrini)

JAKARTA, iNews.id - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah memastikan mendukung penuh pelaksanaan Pemilu 2019 yang digelar serentak, baik legislatif dan presiden, secara bebas, rahasia, jujur dan adil (jurdil).

"Harus dipastikan pelaksanaan Pemilu dari awal sampai akhir berlangsung aman, damai, terrtib, lancar, dan terselenggara dengan sebaik-baiknya tanpa kecurangan dan penyimpangan," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, di kantor Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah di Jalan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/4/2019).

BACA JUGA:

Pemilu 2019 Indonesia Disebut yang Terumit dan Menakjubkan di Dunia

WNI Antusias Ikut Pemilu di Buddapest, 95% Surat Suara Terpakai

KPU Minta Bantuan TNI Distribusi Logistik Pemilu 2019

Memasuki masa tenang, PP Muhammadiyah juga mengimbau semua pihak saling menjaga kedamaian suhu politik jelang pencoblosan. Menjaga kedamaian dan kondusifitas pemilu, menjadi sikap yang dipilih Muhamamdiyah.

"Manfaatkan minggu tenang itu sebagai momentum menumbuhkan spiritualitas kolektif untuk merekat ikatan persaudaraan dan menurunkan tensi ketegangan politik sehingga pada hari pelaksanaan pemilu benar-benar kondusif," tuturnya.

Abdul juga meminta kepada seluruh warga persyarikatan Muhammadiyah untuk tidak golput dan menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Khusus kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah agar berpartisipasi aktif dalam proses dan pelaksanaan Pemilu 17 April 2019," imbuhnya.

Khusus kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), PP Muhammadiyah mengingat agar menjadi pihak yang profesional, netral, dan jujur dalam gelaran hajatan pesta demokrasi ini. Lanjut Abdul, KPU harus memegang teguh peraturan perundangan-undangan dalam melaksanakan tugas.

"Penyelenggaraan Pemilu harus berjalan sesuai perundang-undangan yang berlaku, sekaligus dapat menjawab kritik sebagian masyarakat yang meragukan kompetensi dan independensi melalui penyelenggaraan yang seksama dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan konstitusional," tuturnya.

Dalam pernyataan sikap itu juga, PP Muhammadiyah menyatakan pihaknya mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia agar menggunakan hak pilihnya. Menjauhi politik uang dalam Pemilu 2019 juga menjadi komitmen Muhammadiyah.

"Jauhi politik uang dan segala transaksi yang dilarang oleh agama, moralitas, dan hukum yang berlaku," ujar Abdul.


Editor : Djibril Muhammad