PP Nomor 3/2021, Calon Komponen Cadangan Wajib Ikut Pelatihan Dasar Kemiliteran 3 Bulan

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021. Salah satu PP tersebut mengatur tentang pembentukan, penetapan dan pembinaan komponen cadangan. 

Pasal 48 dalam PP itu menjelaskan tentang komponen cadangan meliputi warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana nasional. 

Baca Juga

Israel Bangun Tembok Baru untuk Perluas Wilayah, Lebanon Ajukan Protes ke PBB

"Pasal 49, pembentukan komponen cadangan dari unsur warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dikelompokkan menjadi komponen cadangan matra darat, laut dan udara," dikutip dari PP tersebut.

Adapun pembentukan komponen cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas tahapan pendaftaran, seleksi dan pelatihan dasar kemiliteran serta penetapan. Pendaftaran komponen cadangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan melalui tahapan, sosialisasi, pengumuman dan pelamaran.

Baca Juga

Hari Bela Negara, Prabowo Ulas Agresi Militer Belanda dan Penangkapan Sejumlah Tokoh Bangsa

Kemudian, Pasal 54 menjelaskan calon komponen cadangan yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama tiga bulan. Selanjutnya, menteri memanggil calon komponen cadangan untuk mengikuti pelatihan dasar kemiliteran.

Pasal 56 juga menjelaskan, selama mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, calon komponen cadangan berhak memperoleh uang saku, perlengkapan perseorangan lapangan, rawatan kesehatan dan pelindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Besaran uang saku ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas usulan menteri. Sedangkan, perlengkapan perseorangan lapangan paling sedikit terdiri atas pakaian dinas lapangan, sepatu lapangan, topi lapangan dan ransel tempur.

“Rawatan kesehatan dan pelindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” dalam PP itu. 

Editor: Kurnia Illahi