Prabowo Batalkan Kunjungan ke China, Pilih Pantau Dinamika Dalam Negeri

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 21:59:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto (foto: Sekretariat Presiden)

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto membatalkan kunjungannya ke China. Pemerintah China sebelumnya mengundang Prabowo untuk menghadiri parade militer pada 3 September 2025 mendatang.

Diketahui, dalam agenda itu akan ada 26 pemimpin negara di dunia yang hadir, termasuk Indonesia.

Presiden Keturunan Yahudi Ini Tolak Intervensi Militer AS untuk Memerangi Kartel di Meksiko

“Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan kerendahan hati dan dengan memohon maaf kepada pemerintah Tiongkok, beliau memutuskan untuk belum dapat menghadiri undangan dari pemerintah Tiongkok,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan yang diterima, Sabtu (30/8/2025).

Prasetyo mengatakan, salah satu yang menjadi pertimbangan Presiden Prabowo untuk tidak menghadiri undangan China yakni dinamika dalam negeri.

Prabowo Undang 16 Ormas Islam ke Hambalang, Ajak Jaga Suasana Kondusif

Dia memastikan Presiden Prabowo terus mencari penyelesaian terkait apa yang disuarakan masyarakat dalam beberapa hari terakhir.

“Tentu saja karena dinamika di dalam negeri Bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung, beliau juga ingin terus memonitor secara langsung, kemudian juga ingin memimpin secara langsung dan mencari penyelesaian-penyelesaian yang terbaik,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2025). Prabowo memerintahkan keduanya menindak tegas massa anarkis.

"Tadi Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan panglima khusus terkait tindakan yang bersifat anarkis, kami TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku," kata Kapolri usai bertemu Prabowo.

Menurutnya, penyampaian pendapat adalah hak setiap warga dan dilindungi undang-undang. Namun, penyampaian pendapat harus dilakukan tanpa melanggar hukum.