Prabowo Bicara soal Wacana Hukuman Mati Koruptor: Kalau Dilaksanakan Nggak Bisa Diralat

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto buka suara soal wacanahukuman mati bagi koruptor. Dia mengingatkan hukuman mati memiliki risiko besar karena tidak dapat dikoreksi jika terpidana ternyata terbukti tidak bersalah.

“Ini masalahnya bukan soal koruptor ya. Masalah siapa pun yang dihukum mati. Masalahnya kalau dilaksanakan nggak bisa di, nggak bisa diralat. Padahal kadang-kadang, buktinya enggak cukup,” kata Prabowo saat ditanyakan pandangannya soal hukuman mati bagi koruptor dalam Program Presiden Prabowo Menjawab, dikutip Jumat (18/9/2026).

Baca Juga

Massa Mulai Padati Depan DPR, Bawa Tuntutan RUU Perampasan Aset hingga Hukuman Mati Koruptor

Eks Menteri Pertahanan ini kemudian mencontohkan sejumlah kasus hukuman mati di Amerika Serikat. Menurut dia, terdapat orang yang sudah dihukum mati, tetapi kemudian terbukti tidak bersalah.

“Bahkan banyak yang dihukum mati itu enggak bersalah. Ada sekian persen di Amerika, di mana kan, terbukti. Sekarang ada DNA tes dan sebagainya,” ujarnya.

Baca Juga

Yusril soal Usulan Hukuman Mati Koruptor: Hakim Tak Boleh Memvonis atas Dasar Kemarahan

Dalam penindakan terhadap koruptor, ia menilai tindakan tegas, sistem yang kuat, serta upaya mengembalikan uang hasil korupsi menjadi hal penting.

“Ya, jadi kalau menurut saya, yang paling penting adalah tindakan tegas, sistem, ya, dan, upaya untuk mengembalikan uang-uang itu,” kata Prabowo.

Baca Juga

Febrie Adriansyah Tersangka, Anggota DPR Desak Hukuman Mati: Harusnya Berantas Korupsi Malah Korupsi

Dia mengakui pengembalian uang hasil korupsi tidak mudah. Salah satu kendalanya, menurut Prabowo, sejumlah koruptor melarikan diri ke luar negeri.

“Tapi ya tidak gampang, benar, tidak gampang. Banyak yang lari ke luar negeri, ya kan? Tapi kita sekarang ada sistem, ada Interpol dan sebagainya, ya kita kita kejar terus,” tuturnya.

Prabowo juga menyinggung aturan dan sanksi berat yang sudah berlaku di Indonesia untuk sejumlah kejahatan luar biasa.

Dia berharap ke depan terdapat sanksi berat terhadap pelaku kejahatan lingkungan, termasuk pihak yang melakukan pembakaran lahan.

“Saya kira kita pun sudah ada di KUHAP kita ya. Mungkin, kalau tidak salah, tolong, saya bukan ahli hukum tadi. Kalau tidak salah kalau korupsi dana dana bencana alam ya, itu juga hukumannya sangat berat, kan,” paparnya.

Editor: Puti Aini Yasmin