Prabowo: Hasil Tambang Minimal 70 Persen Harus Dinikmati Negara

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh izin usaha pertambangan (IUP) memberikan keuntungan minimal 70 persen bagi negara. Dia juga membuka peluang agar saham perusahaan tambang dikuasai negara.

Prabowo menegaskan, kebijakan tersebut merupakan upaya agar kekayaan alam Indonesia digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Baca Juga

Kelakar Prabowo: Saya Presiden, hanya di Muhammadiyah Aku Anggota

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Baca Juga

Prabowo Singgung Serangan Buzzer Dibiayai Uang Besar: Pecah Belah Rakyat!

Dia mengaku telah menginstruksikan para menteri, terutama Menteri ESDM, agar negara mendapatkan manfaat minimal 70 persen dari seluruh kegiatan pertambangan.

“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, ya, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” ujarnya.

Baca Juga

Prabowo Cerita Pilih Suyudi Jadi Kapolri: Suara dari Atas, Alhamdulillah Negara Terselamatkan

Prabowo mengatakan, pemerintah juga membuka peluang untuk menguasai saham perusahaan tambang. Namun, perusahaan tetap diperbolehkan mendatangkan investor jika membutuhkan tambahan modal. Dengan ketentuan, keuntungan mayoritas harus dinikmati bangsa Indonesia.

“Bila perlu dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” tegasnya.

Baca Juga

Prabowo Ungkap Bakal Kunjungi Filipina dan China: Pulangnya Cari Calon Wapres

Prabowo meyakini kebijakan tersebut akan mulai dirasakan manfaatnya dalam beberapa bulan ke depan.

Selain itu, Prabowo menginstruksikan agar seluruh kegiatan ekspor dilakukan melalui satu pintu, yakni lembaga yang ditunjuk pemerintah. Kebijakan ini bertujuan memastikan laporan ekspor sesuai dengan jumlah barang yang sebenarnya dikirim ke luar negeri.

Baca Juga

Prabowo Singgung Pejabat yang Mau Disogok, Tegaskan Tak Akan Gentar

“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk, sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton, jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” katanya.

Prabowo kemudian menyinggung laporan sejumlah gubernur mengenai berbagai persoalan di daerah, termasuk koridor-koridor yang menjadi perhatian pemerintah.

“Gubernur melaporkan di banyak daerah ada masalah-masalah, ya kan. Apa yang disinggung tadi, koridor-koridor ya,” ucapnya.

Editor: Rizky Agustian