Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Pramono Perintahkan Copot Foto Gibran di Seluruh Kantor Pemprov Jakarta
Advertisement . Scroll to see content

Prabowo Ingin Layanan Publik Serba Digital, Urus Berobat hingga Sekolah Tak Perlu Antre

Senin, 16 November 2026 - 11:03:00 WIB
Prabowo Ingin Layanan Publik Serba Digital, Urus Berobat hingga Sekolah Tak Perlu Antre
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Sekretariat Presiden)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto menginginkan Indonesia memiliki sistem pemerintahan berbasis elektronik atau electronic government (e-government). Sistem ini diharapkan memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan.

“Jadi, Bapak Presiden ini sangat menginginkan kita memiliki sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE, yang kadang-kadang disebut juga dengan e-government, electronic government, kadang-kadang disebut juga dengan govtech, government technology,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (16/11/2026).

Tito menjelaskan, melalui sistem layanan digital, masyarakat tidak perlu datang ke kantor pemerintahan untuk mengurus berbagai kebutuhan. Bahkan, warga bisa mengakses layanan kesehatan tanpa harus mengantre langsung di rumah sakit.

“Intinya adalah bagaimana agar rakyat, ya, ini tidak harus datang ke kantor pemerintah untuk mendapatkan layanan publik. Misalnya, mau ke rumah sakit, tidak perlu ngantri rumah sakit, tapi masuk ke dalam sistem digital pemerintah, layanan publik,” ujarnya.

Masyarakat nantinya cukup menyampaikan keluhan dan permintaan untuk bertemu dokter melalui sistem tersebut. Pemerintah kemudian menghubungkan pasien dengan rumah sakit dan dokter terdekat, sekaligus memberikan jadwal konsultasi.

“Setelah itu dia cukup mengirim, menyampaikan bahwa dia ada keluhan ini, ingin bertemu dokter, nanti kemudian dijawab dokternya ketemu tanggal sekian dengan rumah sakit anu yang terdekat, dengan dokter anu, jam sekian. Nah, itu akan sangat luar biasa,” tutur Tito.

Konsep serupa juga akan diterapkan pada layanan pendidikan. Orang tua tidak perlu mendatangi sejumlah kantor untuk mendaftarkan anak ke sekolah. Mereka cukup mengunggah data anak melalui portal layanan pemerintah dan menunggu informasi mengenai sekolah tempat anak diterima.

“Anak yang mau sekolah, nggak perlu orang tuanya repot-repot datangin, kasak-kusuk ke sana kemari dari meja ke meja, tapi masuk ke layanan portal pemerintah, layanan publik, dan kemudian setelah itu ee cukup menyampaikan data-data anaknya, di-upload ke sistemnya, portalnya Kementerian Dikdasmen misalnya, dan setelah itu nanti akan dijawab anaknya akan sekolah di A atau B, tanpa harus—ini akan menghemat, menghemat biaya luar biasa,” jelasnya.

Tito mengungkapkan, sebagai tahap awal penerapan sistem tersebut, pemerintah melakukan uji coba melalui verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial (bansos).

Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Sebab, program bansos tersebar di sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan.

“Untuk percobaan pertamanya adalah melakukan verifikasi validasi bantuan sosial. Karena bansos itu ada di pemerintah pusat banyak, di Kemensos ada, Kementerian Tenaga Kerja juga ada, program pra- apa istilahnya, kartu pra kerja, Program Keluarga Harapan, bantuan tunai, non-tunai untuk ratusan juta rakyat Indonesia, terutama desil satu sampai dengan desil empat, ya, 40 persen masyarakat terbawah,” ucap Tito.

Editor: Rizky Agustian

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut