Prabowo Larang Thrifting, Penjual Dialihkan Jual Produk UMKM

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto akan melarang penjualan pakaian bekas impor alias thrifting. Nantinya, para penjual baju bekas tersebut akan diberikan solusi produk penggantinya.

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebut, berdasarkan instruksi Presiden Prabowo, para pedagang thrifting diarahkan mengganti produk mereka dari balpres ke produk UMKM.

270 Warga India Terlibat Penipuan Online, Lari dari Thailand ke Myanmar Lalu Dipulangkan

“Ditugaskan kepada kami, Kementerian UMKM untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan para pengusaha-pengusaha di beberapa daerah-daerah thrifting ini untuk dia juga bisa berjualan produk-produk lokal domestik kita," ucap Maman usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

“Jadi arahnya adalah bagaimana pengusaha-pengusaha mikro yang selama ini melakukan penjualan thrifting, dia juga bisa berganti menjual produk-produk lokal ciptaan anak-anak bangsa dari produsen-produsen pengusaha mikro dan kecil yang ada di Indonesia," tuturnya.

Purbaya Sidak Pakaian Impor Ilegal di Cikarang, Ultimatum Importir Thrifting

Dia menilai, kualitas baju produksi dalam negeri saat ini sudah bagus. Maman turut mencontohkan pakaian yang diproduksi distro di Bandung, Jawa Barat.

Maman pun membantah harga pakaian bekas impor lebih murah dibanding produk lokal. Dia justru menyebut banyak barang thrifting yang dibanderol mahal.

Tempat Belanja Thrifting di Jakarta, jika Beruntung Bisa Dapat Barang Branded

"Artinya, ada juga barang-barang bekas itu yang harganya mahal sekali karena kan itu kan enggak ada aturan gitu, bebas saja kan, penentuan harganya kan tergantung dagang," katanya.

Selain itu, Maman juga menyampaikan arahan lain dari Presiden Prabowo yaitu untuk mempercepat realisasi pembentukan sistem satu data terintegrasi "Sapa UMKM". Terdapat 57 juta pengusaha mikro, kecil dan menengah yang tersebar di Indonesia, dan tidak bisa menggunakan metode konvensional kembali.

"Jadi harus menggunakan metode teknologi dan digitalisasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan, baik itu terkait perizinan, pemberian akses perizinan, pemberian akses pembiayaan, pemberian akses pemasaran produk dan lain sebagainya, dibuat menjadi satu sistem yang terintegrasi yang tadi petunjuk Pak Presiden," ucapnya.

Maman mengungkapkan arahan lain dari Presiden Prabowo terkait kemudahan akses perizinan untuk UMKM. Prabowo meminta segala proses perizinan, termasuk sertifikasi halal dipermudah.

"Supaya apa? Supaya UMKM kita daya saingnya juga meningkat. Nah itu juga arahan dari Pak Presiden," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama