Prabowo Minta Ketum Parpol Koalisi Siapkan Nama Cawapres Pengganti Gibran dalam Seminggu
BOGOR, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto meminta ketua umum (ketum) partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk menyampaikan nama calon wakil presiden (cawapres) untuk menggantikan Gibran Rakabuming dalam seminggu.
Permintaan ini disampaikan Ketua Umum Partai Amanan Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas usai mengikuti pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
"(Presiden bertemu) dengan ketua-ketua partai, kita tadi diminta dalam satu minggu, ya, untuk menyiapkan nanti, semua kan," ujar Zulhas.
Zulhas menambahkan, PAN akan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia juga menegaskan tidak akan memberikan nama dari partainya.
"Kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil persiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, nggak ada," kata dia.
"Tapi tadi beliau menyampaikan, dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan. Walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden. Tetapi catatan, kalau dari kader PAN nggak ada," tuturnya.
Sementara itu, Zulhas membantah jika Presiden Prabowo akan mengumumkan dua nama calon Wapres pada malam ini. Pasalnya, Prabowo akan melakukan kunjungan kerja ke Palu untuk menghadiri Tanwil Muhammadiyah. Kemudian, akan melanjutkan kunjungan kerja ke Manila dalam rangka ASEAN Summit.
"Nggak, nggak, nggak. Beliau kan besok ke Palu, tamwil Muhammadiyah, saya ikut mendampingi. Terus dari situ beliau ke Manila, Asean Summit," ucap Zulhas.
"Nah, pulang dari itu kita akan undang lagi satu minggu kemudian untuk mendiskusikan di internal kira-kira yang layak siapa nanti yang diserahkan kepada beliau. Di minggu depan ya," kata dia.
Diketahui, posisi wakil presiden kini kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada MPR. Berdasarkan Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 46 Ayat 1 UU MD3, MPR harus menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Editor: Aditya Pratama