Prabowo Panggil Menteri ke Istana, Bahas Koperasi Merah Putih

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/5/2025). Dia dan para menteri membahas kelanjutan pembentukan Koperasi Merah Putih. 

Salah satu menteri yang ikut dipanggil yakni Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto. Selain itu, tampak pula Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

Baca Juga

Ada yang Sukses, Banyak juga yang Gagal! Protes Gen Z Menyebar ke 22 Negara pada 2025

Yandri mengungkapkan, pembahasan utama dalam rapat terbatas itu yakni percepatan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang menjadi dasar pembentukan Koperasi Merah Putih.

"Jadi, Menteri Desa dan PDTT kan ada tujuh tugas di Inpres Nomor 9 Tahun 2025. Itu yang mau kita laporkan kepada Bapak Presiden," ujar Yandri.

Baca Juga

Wamenkop Pastikan Koperasi Desa Merah Putih Tak Bebani APBN, Uang bakal Diputar

Dia telah menerbitkan surat edaran untuk mendorong pelaksanaan musyawarah desa khusus (musdesus) dengan agenda tunggal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. 

"Siapa pesertanya, siapa yang mengundang, apa agendanya, itu sudah kami detailkan di surat edaran," katanya.

Baca Juga

Inpres Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Terbit, Budi Arie Terima 7 Mandat

Baca Juga

Prabowo akan Buka 80.000 Koperasi di Tiap Desa, Dilengkapi Kamar Pendingin

Dia mengatakan surat edaran kedua terkait pembiayaan akta notaris untuk pembentukan koperasi juga sudah dikeluarkan. 

"Jadi, ada beberapa desa yang sumber untuk akta notaris itu belum ada. Tapi juga ada beberapa desa yang sudah ditalangi oleh CSR, oleh Gubernur, oleh Bupati," ujarnya. 

Baca Juga

Prabowo Bentuk 70 Ribu Koperasi Desa Merah Putih, 210 Ribu Orang Dilatih Kelola

Yandri menambahkan dana operasional pemerintahan desa sebesar tiga persen dari dana desa bisa digunakan untuk keperluan tersebut.

"Jadi, kalau tiga persen, kalau dana desanya Rp1 miliar, berarti kan ada Rp30 juta. Nah, sekarang notaris itu Indonesia diseragamkan, Rp2,5 juta," jelas Yandri. 

Dana itu, kata Yandri, juga bisa dipakai untuk keperluan teknis pelaksanaan musyawarah seperti konsumsi. Ditargetkan seluruh musyawarah desa khusus rampung pada akhir Mei 2025. 

"Kita targetnya insya Allah di akhir Mei ini semua musyawarah desa khusus selesai. Jadi, di 75.000 desa itu selesai musdesus terus melangkah kepada akta notaris," ungkapnya.

Editor: Rizky Agustian