Prabowo Perintahkan Perampingan BUMN, Minta Pertamina hingga PLN Pangkas Anak Cucu Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 - 06:30:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas di kediaman pribadinya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat (dok. Setkab)

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas di kediaman pribadinya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (9/8/2026). Pada kesempatan itu, Prabowo meminta agar anak cucu perusahaan BUMN dirampingkan.

Informasi itu dibagikan akun media sosial Instagram resmi Sekretariat Kabinet. Tampak pejabat BUMN yang hadir yakni Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Simon Alius Mantiri.

Prabowo Dapat Laporan Pendapatan Danantara Naik 400 Persen: Signifikan dalam Satu Tahun Bekerja

Selain itu, tampak hadir Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, hingga Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Pada kesempatan itu, Dirut Pertamina Simon Alius Mantiri melaporkan kemajuan dari program mandatori Presiden Prabowo yakni Biodiesel 50 (B50) yang diluncurkan pada 9 Juli 2026, dengan implementasi dan dasar hukum yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2026.

Prabowo Hadiri Peluncuran Buku Bahlil: Saya Juga Alumni Partai Golkar

Dengan peluncuran tersebut, Indonesia tercatat sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan pencampuran bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit sebesar 50 persen dan 50 persen solar.

"Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50 persen) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori Bioetanol oleh Pemerintah," tulis keterangan @sekretariat.kabinet, dikutip Senin (10/8/2026).

Pada kesempatan itu, Prabowo juga memerintahkan perampingan BUMN termasuk di Pertamina hingga PLN.

"Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya," tulis keterangan tersebut.

"Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," kata Setkab.

Editor: Reza Fajri