Prabowo Pertimbangkan Pilkada oleh DPRD, Singgung Politik Mahal Sumber Korupsi

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus mencari jalan terbaik mengenai konsep demokrasinya. Menurut Prabowo, sistem demokrasi di Indonesia harus mampu mengurangi politik uang.

Prabowo menilai, politik uang akan membuat politik di negeri ini hanya bisa dikendalikan oleh orang-orang yang berduit. Oleh karenanya, Prabowo akan menggandeng kekuatan politik untuk menciptakan solusi baru demokrasi tanpa membuang banyak uang.

Baca Juga

Rekaman Ungkap Bashar al-Assad Pernah Ejek Putin Terlihat Gendut karena Operasi

"Politik yang mahal ini, politik yang mau niru-niru negara lain ini saya kira sumber korupsi yang sangat besar. Jadi saya sendiri condong saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani berani memberi solusi kepada rakyat kita, demokratis tapi jangan buang-buang uang," kata Prabowo di acara HUT ke-61 Partai Golkar, Jumat (5/12/2025).

Prabowo mempertimbangkan usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia agar kepala daerah dipilih DPRD. Prabowo menyinggung konsep serupa telah dilaksanakan oleh negara-negara lain yang memiliki semangat sistem politik murah.

Baca Juga

Prabowo: Ada Elite Merasa Pintar Selalu Nyinyir Pemerintahnya Sendiri

"Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa (DPRD) nggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya? Selesai," kata Prabowo.

"Jadi ini saya kira pemikiran-pemikiran Golkar, ketua umum Golkar harus kita pertimbangkan dengan baik. Marilah kita berani," katanya.

Dalam acara yang sama, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan Pilkada oleh DPRD. Usulan ini dilayangkan setelah pihaknya melakukan kajian mendalam.

“Satu tahun lalu kami menyampaikan kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPR saja. Banyak pro dan kontra,” kata Bahlil.

Bahlil mengatakan, usulan tersebut terus dikaji oleh Golkar. Dia memandang, kepala daerah lebih baik dipilih oleh DPRD. 

“Setelah kita mengkaji alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten kota biar tidak lagi pusing-pusing,” ujarnya.

Editor: Reza Fajri