Prabowo Setuju Bentuk Komisi Reformasi Polri, DPR Sebut Bukan untuk Ganti Kapolri

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi III DPR RI, Irjen Pol (Purn) Rikwanto mengatakan pembentukan Komisi Reformasi Polri bukan untuk mengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Ia menilai, reformasi dilakukan untuk membenahi lembaga keseluruhan, bukan hanya pucuk pimpinan.

Menurut Rikwanto, pergantian Kapolri itu merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga

AS Tegaskan Fase Kedua Kesepakatan Gaza akan Dimulai Awal Januari

"Kalau menurut saya itu hal yang berbeda ya. Reformasi itu kan bicara lembaga, tubuh. Kalau kapolri kan bicara pimpinan, pimpinan itu kan haknya presiden," kata Rikwanto, Selasa (16/9/2025).

Ia menjelaskan, reformasi Polri bisa dilakukan dengan cara merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebab, UU itu mengatur substantif kelembagaan. 

Baca Juga

Prabowo Siapkan Keppres Pembentukan Komisi Reformasi Polri

"Itu bisa jadi dimasukkan juga, bisa juga hal yang berbeda ya, karena undang-undang itu juga berbicara tentang hal yang substantif," ucap Rikwanto.

Baca Juga

Reformasi Polri, Anggota DPR RI: Idealnya Dimulai Sejak Awal Pemerintahan Prabowo

"Kalau reformasi kan bisa juga bicara dengan tata cara bertindak, cara-cara teknis teknis di lapangan, macam-macam ya," tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, tengah menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Komisi Reformasi Polri.

Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menambahkan bahwa pelantikan komisi kemungkinan akan dilakukan dalam satu atau dua hari ke depan.

“Kalau Keppres-nya sudah disiapkan, kemungkinan pelantikan akan dilakukan dalam satu atau dua hari ke depan,” kata Yusril di kantornya, Selasa (16/9/2025).

Editor: Puti Aini Yasmin