Prabowo Singgung Greedinomics di WEF Swiss: Praktik Ekonomi Rakus

DAVOS, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena maraknya praktik ekonomi rakus yang dia sebut sebagai 'greedinomics'. Fenomena ini dia sebut saat berpidato dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Mulanya, Prabowo memaparkan pencapaian pemerintahannya dalam membongkar berbagai praktik ilegal sejak awal masa jabatan sebagai Presiden.

Baca Juga

Kesepakatan Trump Bikin AS Kendalikan Sebagian Greenland

Dia mengungkapkan, dalam minggu-minggu pertama pemerintahannya, aparat berhasil mengungkap penyalahgunaan besar-besaran di sektor energi, khususnya dalam tata kelola bahan bakar dan minyak mentah.

"Dalam minggu-minggu pertama saya di pemerintahan, kami mengungkap penyalahgunaan besar-besaran dalam tata kelola bahan bakar dan minyak mentah," kata Prabowo.

Baca Juga

Prabowo Berpidato di WEF Swiss: Kita Berkumpul di Tengah Masa Ketidakpastian

Pada tahun pertama pemerintahannya, Indonesia sudah kembali menguasai sekitar 4 juta hektare lahan dari perkebunan ilegal dan tambang ilegal. Bukan hanya di sektor energi, Prabowo menemukan berbagai praktik ilegal di sektor lainnya.

"Di semua sektor ekonomi, kami menemukan ketidaksahan, praktik-praktik ilegal," kata Prabowo.

Prabowo pun menyebut fenomena banyaknya praktik ilegal ini dengan istilah 'greedinomics' atau praktik ekonomi yang rakus.

"Saya menyebutnya secara terbuka sebagai greedinomics, ekonomi dari praktik-praktik rakus. Mungkin di banyak negara Anda, pernah ada periode seperti ini, periode para robber barons," katanya.

Selain menyita 4 juta hektare lahan dari praktik ilegal, Indonesia juga baru saja mencabut izin 28 perusahaan nakal yang melanggar aturan di kawasan hutan. Sebanyak 28 perusahaan itu beroperasi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

"Dua hari yang lalu, saya memimpin rapat kabinet melalui Zoom dari London, dan kami memutuskan untuk menyita atau mencabut izin 28 korporasi, yang memiliki izin atas 1,01 juta hektar," kata Prabowo. 

Prabowo tegas mencabut izin mereka karena pemerintah menemukan adanya pelanggaran hukum.

Editor: Reza Fajri