Prabowo Singgung Serangan Buzzer Dibiayai Uang Besar: Pecah Belah Rakyat!
JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto menyoroti serangan buzzer yang menurutnya dibiayai dengan uang besar untuk memecah belah masyarakat. Dia juga mengkritik praktik politik berbiaya tinggi yang dinilai dapat membuat demokrasi dikuasai oleh pihak-pihak bermodal besar.
Prabowo mengaku mendapat informasi mengenai besarnya dana yang digunakan untuk membiayai buzzer dan membeli tokoh-tokoh. Menurutnya, kondisi tersebut membuat masyarakat terpecah belah.
“Jadi waktu itu kita bingung begitu banyak buzzer diserang tiap malam ternyata uang besar membiayai itu semua. Uang besar membeli tokoh-tokoh. Dan kita akhirnya tadi disebut ya devide et impera, kita dipecah belah. Tapi kelompok itu menurut saya ini sudah sudah terlalu ya,” kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Prabowo kemudian menyoroti ancaman terhadap demokrasi jika sistem politik dapat dibeli dan dikuasai oleh orang-orang yang memiliki banyak uang. Dia menilai demokrasi seharusnya tidak disandera oleh kepentingan pemilik modal yang memperoleh kekayaan dengan cara tidak halal.
“Ambisi boleh, ambisi bagus, dan kita sudah bangun sistem yang kita inginkan adalah demokrasi. Kita ingin demokrasi tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang. Uangnya didapat dengan cara tidak halal,” ujarnya.
Prabowo juga menyinggung tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti kontestasi politik. Dia menyebut calon bupati bisa menghabiskan puluhan miliar rupiah, sementara calon anggota DPR harus menyiapkan dana hingga puluhan miliar rupiah.
“Bagaimana bisa, untuk jadi Bupati harus keluar uang puluhan miliar rupiah. Saya dengar di beberapa tempat Rp100 miliar belum tentu menang. Untuk jadi anggota DPR Rp40 miliar, Rp50 miliar, belum tentu menang,” kata Prabowo.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa, termasuk tokoh Muhammadiyah Ahmad Dahlan dan Ki Bagus Hadikusumo.
“Bagaimana, mau ke mana negara kita. Apa ini yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Apa negara ini yang kita perjuangkan, yang diperjuangkan oleh Ahmad Dahlan yang diperjuangkan oleh Ki Bagus Hadikusumo, tidak. Saya yakin tidak. Dan saya yakin mayoritas rakyat Indonesia tidak menghendaki suasana seperti sekarang,” ujarnya.
Prabowo menegaskan, perbaikan sistem politik menjadi tanggung jawab para pemimpin, terutama pimpinan partai politik. Dia mengaku telah membicarakan persoalan tersebut dengan sejumlah ketua umum partai.
“Dan ini adalah sekarang tanggung jawab kepemimpinan. Sekarang pemimpin-pemimpin politik saya bicara dengan para ketua umum berani nggak, berani nggak kita mengadakan perbaikan kalau ada penyimpangan kita harus koreksi, penyimpangan koreksi,” katanya.
Prabowo mengaku bersyukur karena hampir seluruh ketua umum partai politik yang diajak berbicara memahami perlunya pembenahan sistem politik.
“Alhamdulillah sudah semakin ada kesadaran hampir semua ketua partai yang saya bicara paham, mengerti, sadar, kita harus adakan perbaikan sistem politik,” papar Prabowo.
Editor: Rizky Agustian