Prabowo Tambah Kuota Renovasi Rumah Tak Layak Huni Jadi 400.000 Unit di 2026

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto menambah kuota renovasi rumah tak layak huni jadi 400.000 unit pada tahun 2026 mendatang. Sebelumnya, pemerintah telah mempunyai program renovasi rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 45.000 rumah tahun ini.

"Tahun depan, Bapak Presiden meningkatkan besar sekali, jadi dari 45.000 tahun ini, tahun depan menjadi 400.000. Dan itu sudah mendapatkan dukungan dari DPR. Jadi ini program yang sangat pro rakyat sekali," kata Menteri Perumahan Maruarar Sirait usai rapat terbatas (ratas) dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Israel Bangun 1.000 Penghalang Baru di Tepi Barat Seiring Genosida Gaza

Lebih lanjut, Ara mengatakan bahwa bahwa pembangunan rumah subsidi memberikan dampak ekonomi yang luas. Setiap unit rumah subsidi rata-rata melibatkan lima tenaga kerja langsung dan menggerakkan ekonomi rakyat.

"Jadi sudah kami sampaikan juga, rumah subsidi itu dikerjakan rata-rata 5 orang, jadi kalau 350.000 itu, artinya 5 x 350.000, ada sekitar 1.650.000 orang yang bekerja. Nah itu efeknya besar," ujarnya.

Pramono Segera Renovasi 6 Pasar di Jakarta Jadi Lebih Modern

Ara menjelaskan, pembangunan perumahan juga menggerakkan sektor ekonomi lainnya, mulai dari ibu-ibu yang membuka warung di sekitar proyek, pedagang pasar, hingga toko material bangunan yang menyediakan kebutuhan seperti semen, pasir, kaca, keramik, dan cat.

Prabowo Ungkap Uang Sitaan Kasus CPO Rp13 Triliun Bisa Renovasi Ribuan Sekolah dan Bangun Desa Nelayan

"Tentu itu tidak ada rumah subsidi yang tidak ada, ibu-ibu yang jualan warungnya. Ibu-ibu pasti buat buruhnya, tenaga kerjanya, tukangnya, beli beras, beli telur, beli tahu tempe, dari pasar itu menggerakkan ekonomi, apakah dari peternak maupun petani," kata Ara.

"Kemudian rumah subsidi juga proyeknya, pasti itu ada truk yang membawa barang dari toko material. Karena tidak mungkin tiba-tiba datang, toko material juga berisi barang industri, ada semen, ada pasir, ada kaca, ada keramik, ada cat, ada segala macam. Itu menggerakkan ekonomi," tambahnya.

Sementara itu, kebijakan pemerintah di sektor perumahan berjalan dalam dua arah utama. Pertama, intervensi negara untuk rakyat yang belum punya rumah melalui program rumah subsidi. Kedua, bantuan bagi masyarakat yang sudah memiliki rumah tapi tidak layak huni melalui program BSPS.

"Jadi dua hal tadi ya, untuk rakyat yang tidak punya rumah, intervensi negara melalui rumah subsidi. Kemudian untuk yang punya rumah tapi tidak layak huni, melalui program BSPS yang ditingkatkan tahun ini 45.000, tahun depan 400.000," pungkasnya.

Editor: Puti Aini Yasmin