Prabowo Ungkap Rencana Rekrutmen Guru Kembali ke Pusat, Ini Alasannya

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto mengungkap pemerintah tengah membahas kemungkinan mengembalikan kewenangan pengangkatan guru ke pemerintah pusat. Langkah tersebut menjadi bagian dari rencana pembenahan sistem pendidikan nasional, terutama dalam rekrutmen dan peningkatan kualitas guru.

Prabowo menyampaikan hal tersebut saat membahas masih rendahnya kemampuan numerasi murid kelas 4 sekolah dasar (SD) dalam program Presiden Prabowo Menjawab, dikutip Kamis (17/9/2026).

Baca Juga

Prabowo Ungkap Alasan Ingin Perkuat TNI hingga ke Daerah: Kita Punya 514 Kabupaten!

“Ya, seluruh sistem pendidikan itu harus diperbaiki. Mulai dari rekrutmen guru yang paling utama,” kata Prabowo.

Dia menilai desentralisasi merupakan bagian dari semangat demokratisasi yang memiliki tujuan baik. Namun, pelaksanaan kewenangan rekrutmen guru oleh pemerintah daerah dinilai menghadirkan tantangan dalam menjaga objektivitas dan kualitas tenaga pendidik.

Baca Juga

Prabowo Targetkan Produksi E20 dalam 2 Tahun, Siapkan Tebu jadi Bahan Baku

Menurut Prabowo, proses pengangkatan guru perlu mempertimbangkan kemampuan, kebutuhan sekolah, serta standar kualitas. Dia juga menyoroti potensi pengangkatan berdasarkan kedekatan pribadi atau kepentingan politik.

“Tapi pelaksanaannya, kalau diserahkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah (provinsi) gubernur, rekrutmen guru apakah kita yakini kualitasnya itu? Kita harus bicara realita. Apakah bupati itu objektif atau dia angkat saudara-saudara dia jadi guru? Tim sukses dia? Dan sebagainya. Ini yang jadi dilema bagi kita,” kata dia.

Baca Juga

Prabowo Minta Sanksi Pembakar Hutan Diperberat: Golongkan sebagai Terorisme Ekologi

Pemerintah juga mempertimbangkan sejumlah langkah untuk meningkatkan kemampuan guru yang belum merata. Salah satunya melalui kursus, penataran, dan program peningkatan kemampuan tenaga pendidik.

“Sekarang, ya terpaksa mungkin kita harus bikin kursus-kursus, penataran-penataran, upgrading guru-guru itu,” ujar Prabowo.

Selain peningkatan kompetensi guru, Prabowo menempatkan digitalisasi ruang kelas sebagai salah satu upaya mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Fasilitas tersebut diharapkan membantu guru meningkatkan kemampuan mengajar sekaligus memberikan materi pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa.

“Karena itulah saya mau lompat. Ini kesulitan, makanya saya taruh digitalisasi kelas-kelas itu semua, supaya nanti guru-guru yang kurang mampu bisa juga belajar dari situ. Dan anak-anak yang kurang mampu, tertarik belajar dari situ. Berhitung, aritmatika, dan sebagainya. Ini salah satu langkah saya untuk lompat,” kata Prabowo.

Meski begitu, Prabowo menegaskan digitalisasi tidak dapat menggantikan peran guru. Menurut dia, pembenahan utama tetap berada pada proses rekrutmen dan pendidikan guru.

“Tetapi di ujungnya, perbaikan yang sebenarnya hanya dengan rekrutmen dan pendidikan guru. Hanya dengan itu,” ungkapnya.

Prabowo juga menjelaskan rencana program percepatan atau crash program dengan merekrut lulusan perguruan tinggi terbaik dari berbagai disiplin ilmu. Mereka akan ditugaskan membantu sekolah-sekolah yang paling tertinggal.

“Salah satu langkah yang sedang saya pikirkan untuk mengatasi masalah ini adalah crash program, mungkin saya akan rekrut sarjana-sarjana dari semua fakultas yang terbaik untuk menjadi guru-guru. Katakanlah guru-guru darurat yang kita terjunkan ke sekolah,” kata Prabowo.

“Umpamanya kita punya 300 ribu sekolah. Ya, mungkin kita mulai dari SD dulu, kita rekrut mungkin 30 ribu sarjana. Kita terjunkan ke sekolah-sekolah yang paling ketinggalan untuk crash program,” sambungnya.

Alternatif lain yang disiapkan yakni melibatkan aparatur sipil negara (ASN) yang sudah bekerja untuk menjalani penugasan singkat di sekolah tertentu. Penugasan tersebut dapat berlangsung selama dua atau tiga minggu sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.

“Kita juga bisa berpikir, kita bisa nanti rekrut dari pejabat-pejabat PNS yang sudah bekerja. Kita terjunkan, apakah dua minggu, tiga minggu,” jelasnya.

Selain kompetensi dan rekrutmen, Prabowo menilai kesejahteraan guru juga menjadi bagian penting dalam pembenahan pendidikan nasional. Pemerintah, kata dia, telah melakukan sejumlah upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut.

“Yang penting ini kita harus memperbaiki kesejahteraan guru dan kita sudah banyak lakukan dalam banyak hal,” tegasnya.

Dalam jangka panjang, pemerintah kini membahas kemungkinan menarik kembali kewenangan pengangkatan guru ke tingkat pusat. Pembahasan ini diarahkan pada upaya membangun sistem rekrutmen yang lebih objektif, terukur, dan berorientasi pada kualitas.

“Tapi sekarang kalau tidak salah, ya, kita sedang bicarakan hak mengangkat guru kembali ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Editor: Puti Aini Yasmin