Prajurit Dikerahkan Jaga Kantor Kejaksaan, Ini Penjelasan TNI AD

JAKARTA, iNews.id - TNI Angkatan Darat buka suara terkait adanya Surat Telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengenai pengerahan prajurit untuk mengamankan kantor Kejaksaan di seluruh Indonesia. TNI AD menyatakan, pengamanan ini merupakan kerja sama TNI dengan Kejaksaan.

"Saya perlu menegaskan bahwa surat telegram tersebut tidak dikeluarkan dalam situasi yang bersifat khusus, melainkan merupakan bagian dari kerja sama pengamanan yang bersifat rutin dan preventif, sebagaimana yang juga telah berjalan sebelumnya," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana dalam keterangannya, Minggu (11/5/2025).

Bom Bunuh Diri Guncang Islamabad, Menhan Pakistan Tetapkan Status Perang

Wahyu menjelaskan, pengamanan yang dilakukan TNI untuk Kejaksaan ini bukan hal yang baru. Sebab, dalam institusi Kejaksaan juga ada satuan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil).

"Sehingga kehadiran unsur pengamanan dari TNI merupakan bagian dari dukungan terhadap struktur yang ada dan diatur secara hierarkis," ujar dia.

Prajurit TNI Dikerahkan untuk Pengamanan Kejaksaan di Seluruh Indonesia

Dalam Surat Telegram Panglima yang beredar, disebutkan akan ada 1 peleton (30-50 prajurit) yang akan dikerahkan untuk mengamankan kantor Kejati. Sementara untuk kantor Kejari ditempatkan 1 regu (8-13 prajurit).

Wahyu memaparkan, jumlah personel ini hanya merupakan gambaran secara normatif. Jumlah tersebut menyesuaikan dengan kondisi di Kejaksaan.

"Dalam pelaksanaannya, jumlah personel yang akan bertugas secara teknis diatur dalam kelompok 2 hingga 3 orang dan sesuai kebutuhan atau sesuai keperluan," ujarnya.

Dia memastikan, TNI AD akan bertugas secara profesional dan menjunjung tinggi aturan hukum sebagai pedoman setiap kegiatan.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan perintah pengerahan pengamanan terhadap Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Perintah terkait pengamanan kejaksaan ini tertuang dalam Surat Telegram Panglima TNI No TR/422/2025 tertanggal 5 Mei 2025.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar memastikan tak ada intervensi penegakan hukum oleh TNI terkait pengamanan kantor Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia.

Hal ini sekaligus menjawab kekhawatiran koalisi masyarakat sipil akan adanya intervensi penegakan hukum saat prajurit TNI mengamankan kantor Kejari dan Kejati. Harli menegaskan, prajurit TNI hanya mengamankan kantor.

"Intervensi yang mana, tugasnya kan cuma pengamanan kantor," ujar Harli saat dihubungi, Minggu (11/5/2025).

Harli memastikan, tugas prajurit TNI yang mengamankan Kejari dan Kejati di seluruh Indonesia itu tidak berkaitan sama sekali dengan perkara yang ditangani Korps Adhyaksa.