Praktik Jual Beli Jabatan Masih Marak, Ketua KASN Beberkan Penyebabnya

JAKARTA, iNews.id - Jual beli jabatan menjadi salah satu modus korupsi yang sering dilakukan kepala daerah. Bahkan jual beli jabatan pimpinan tinggi seperti sekretaris daerah (sekda) masih terjadi meskipun penunjukannya melalui seleksi terbuka.

Baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wali Kota nonakaktif Tanjungbalai, M Syahrial dan Sekda Kota Tanjungbalai Yusmada sebagai tersangka kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Baca Juga

Hamas Minta Iran Berhenti Menargetkan Negara-negara Arab

Syahrial diduga telah menerima uang sebesar Rp200 Juta dari Yusmada. Uang tersebut merupakan suap agar Yusmada diangkat dari jabatan Kepala Dinas PUPR menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungbalai.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Agus Pramusinto mengatakan masih adanya jual beli jabatan karena ada simbiosis mutualisme antara biaya politik yang mahal dengan ASN yang hanya mau jalan pintas untuk dapatkan jabatan.

Baca Juga

Usulan Cawagub Jadi Polemik, Ketua DPR Papua: Bisa Kosong sampai Akhir Masa Jabatan

“Ada simbiosis mutualisme antara biaya politik yang mahal dan mental segelintir ASN yang ingin jalan pintas mencari jabatan strategis,” katanya di Jakarta, Sabtu (28/8/2021).

Menurutnya sistem sebaik apapun akan tetap dicari celahnya jika simbiosis itu masih ada.

“Sistem sebaik apapun akan dicari celahnya oleh pejabat yang integritas dan  mentalnya buruk,” ucapnya.

Menurutnya pemerintah akan terus melakukan perbaikan kebijakan dalam pengelolaan birokrasi serta kepegawaian. Termasuk dengan mengamati modus-modus jual beli jabatan yang menurutnya harus sesegera mungkin diantisipasi.

“Praktik-praktik buruk di lapangan menjadi bahan untuk masukan perbaikan kebijakan,” katanya.

Editor: Rizal Bomantama