Praperadilan, Ahli Pidana: Pengembalian Dakwaan Dokter Tifa Tak Serta-merta Bebas

JAKARTA, iNews.id - Ahli pidana Hendri Jayadi menegaskan pengembalian surat dakwaan kepada penuntut umum (JPU) akibat cacat redaksional tidak berarti terdakwa dinyatakan bebas. Pengembalian dakwaan juga tidak serta-merta menggugurkan proses hukum yang sedang berjalan.

Hal itu disampaikan Hendri saat dihadirkan sebagai ahli dalam sidang praperadilan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa terkait kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2026).

Baca Juga

Dokter Tifa Tegaskan Tak Menyerah Hadapi Kasus Ijazah Jokowi: Tidak Ada Cerita Mundur

Menurut Hendri, meski surat dakwaan dikembalikan untuk diperbaiki, status subyek hukum yang bersangkutan tetap sebagai terdakwa.

Baca Juga

Dokter Tifa: Banyak Termul Bilang Saya Mangkir dari Sidang, Itu Tak Benar!

"Jelas status subyek hukum di dalam dakwaan yang dikembalikan tadi, direvisi tadi, dia statusnya sebagai terdakwa. Tidak menggugurkan proses tersangka atau kemudian dibebaskan," ujar Hendri.

Dia menjelaskan putusan sela yang berkaitan dengan aspek formil dakwaan belum menyentuh pokok perkara. Artinya, majelis hakim belum menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Baca Juga

Eks Danjen Kopassus Sindir Kasus Roy Suryo-Tifa Dagelan Hukum hingga Permainan Kotor

"Pengadilan yang mengeluarkan putusan sela hanya memeriksa hal-hal formil dakwaan saja, belum memeriksa salah atau tidaknya terdakwa atau terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan kesalahan," tutur dia.

Menurut Hendri, putusan sela yang memerintahkan surat dakwaan dikembalikan kepada penuntut umum juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Baca Juga

Kubu Dokter Tifa Ngotot Jaksa Tak Berwenang Perbaiki Dakwaan: Tidak Ada Perintah Hakim

Dia menegaskan ketentuan tersebut tetap berlaku meskipun dalam diktum putusan majelis hakim tidak secara eksplisit memerintahkan penuntut umum untuk memperbaiki surat dakwaan.

"Kalau putusan itu redaksionalnya adalah menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Maka otomatis yang dilakukan adalah Pasal 75 ayat 4 (KUHAP)," tandasnya.

Baca Juga

Jaksa Minta Hakim Tolak Praperadilan Dokter Tifa, Tegaskan Pelimpahan Perkara Kedua Sah

Diketahui, perkara Dokter Tifa kembali bergulir di PN Jakarta Timur. Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melimpahkan kembali berkas perkara tersebut setelah majelis hakim sebelumnya menerima eksepsi terdakwa.

Juru Bicara PN Jakarta Timur, Immanuel, mengatakan berkas perkara Dokter Tifa kembali diterima pengadilan pada 28 Juli 2026. Perkara tersebut tercatat dengan nomor 354/Pid.B/2026/PN Jktim.

“Perkara atas nama terdakwa Tifauzia Tyassuma, telah dilimpahkan kembali ke PN Jaktim, tanggal 28 Juli 2026. Nomor perkara 354/Pid.B/2026/PN Jktim," kata Immanuel saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (29/7/2026).

PN Jakarta Timur telah menetapkan majelis hakim yang akan menangani perkara tersebut. Persidangan dipimpin Ketua Majelis Christina Endarwati dengan hakim anggota Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina.

Editor: Rizky Agustian