Praperadilan Irwandi Ditolak, KPK Lanjutkan Penyidikan Kasus Suap DOKA

JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak praperadilan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Putusan itu menguatkan langkah KPK menyidik kasus suap yang menjerat Irwandi.

"Kami sampaikan terimakasih pada hakim praperadilan di PN Jaksel yang telah menolak atau menyatakan tidak diterima permohonan praperadilan yg diajukan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Baca Juga

Ambisi China Miliki 9 Kapal Induk dan Jet Tempur Generasi Ke-6 Bikin AS Merasa Terancam

Febri menjelaskan, objek dari praperadilan tersebut yakni sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan Irwandi serta mempermasalahkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK.

"Hal tersebut (putusan hakim) akan memperkuat penanganan perkara yang sedang berjalan di penyidikan saat ini," tutur Febri.

Hakil tunggal PN Jaksel Dedy Hermawan menolak gugatan praperadilan Irwandi. Hakim menilai tersangka kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) itu tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).

Dalam kasus ini KPK menduga ada transaksi serah terima uang sebesar Rp500 juta kepada Irwandi dari total fee Rp1,5 miliar terkait ijon proyek pembangunan infrastrukur yang dibiayai dengan dana otonomi khusus.

Uang yang diterima Irwandi diduga akan digunakan untuk membeli medali dan pakaian atlet dalam ajang Aceh International Marathon 2018.

Fee tersebut diduga diberikan Ahmadi melalui Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. Sampai dengan saat ini perkara suap DOKA masih dalam taham penyidikan oleh KPK.

Editor: Zen Teguh