Presiden Jokowi Bahas Kerja Sama Ekonomi hingga Kondisi Myanmar Bersama PM Kanada Trudeau

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dukungan Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau terkait perjanjian kerja sama ekonomi kedua negara. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan PM Trudeau pada Sabtu (20/5/2023) di Hotel Rihga Royal, Hiroshima, Jepang.

"Mohon dukungan Yang Mulia terkait penyelesaian perjanjian Indonesia-Kanada CEPA, realisasi investasi Pension Funds Kanada yang fokus di pembangunan Ibu Kota Nusantara, pembangunan mekanisme pendanaan untuk feasibility study bagi proyek greenfield di Indonesia," ujar Presiden Jokowi, Sabtu (20/5/2023).

Baca Juga

Israel Klaim Habisi Komandan Hamas Raed Saed, Saling Tuduh Langgar Gencatan Senjata Gaza

Selain itu, Presiden juga berharap terjadinya percepatan terhadap realisasi pengembangan bandara hijau di Kalimantan Utara, eksplorasi dan pengayaan logam tanah jarang serta pembentukan satuan tugas bilateral. Presiden pun mengapresiasi dukungan negara-negara G7 termasuk Kanada dalam membantu transisi energi Indonesia.

"Saya harap dukungan dana 20 miliar dolar AS dapat segera direalisasikan tapi tidak dalam bentuk utang," kata Presiden.

Baca Juga

Presiden Jokowi Bahas Peningkatan Kemitraan Indonesia-Jepang dengan PM Kishida

Terkait ketahanan pangan, Presiden mendorong implementasi kesepakatan antara BUMN Indonesia dan Canadian Commercial Corporation terkait pasokan potas dan gandum. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan PM Trudeau turut membahas mengenai ASEAN, termasuk situasi di Myanmar.

Presiden Jokowi menyampaikan KTT ASEAN-Kanada akan digelar pada September tahun 2023 mendatang di Indonesia.

"Sampai jumpa di Jakarta, PM Trudeau," ucap Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan kali ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Santo Darmosumarto.

Editor: Rizal Bomantama