Presiden Jokowi Dorong Tim Percepatan Reformasi Hukum Bahas UU Perampasan Aset

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD telah melaporkan hasil kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada momen itu, Jokowi menaruh perhatian terhadap Undang-Undang Perampasan Aset.

"Presiden juga merespons secara khusus rekomendasi tim terkait pentingnya UU Perampasan Aset yang saat ini RUU-nya telah dikirimkan ke DPR," kata Mahfud, Jumat (15/9/2023). 

Baca Juga

Israel Jadi Pembunuh Jurnalis Terbanyak di Dunia, Capai 43% Kematian pada 2025

Bahkan, Presiden Jokowi mendorong agar Tim Percepatan Reformasi Hukum dapat segera membahas undang-undang tersebut. 

"Meminta kepada tim untuk ikut mendorong percepatan pembahasannya," ucap Mahfud. 

Baca Juga

Mahfud Serahkan Hasil Kerja Tim Reformasi Hukum ke Jokowi, Ada 150 Rekomendasi

Mengenai hasil kerja tim, Mahfud mengungkapkan presiden mengapresiasi dan menyambut baik berbagai rekomendasi yang disampaikan. Presiden juga meminta tim menyusun tahapan-tahapan agar rekomendasi bisa ditindaklanjuti kementerian dan lembaga.

"Selanjutnya, akan dipelajari untuk ditentukan tindak lanjutnya agar rekomendasi bisa dijalankan dengan baik," kata Mahfud.

Sebanyak 150 rekomendasi hasil kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum telah diterima Presiden Jokowi. Penyerahan 150 rekomendasi dilakukan di Istana Kepresidenan, Bogor, Kamis (14/9/2023).

Dokumen berisikan rekomendasi agenda prioritas jangka pendek hingga September 2024 dan jangka menengah (2024-2029).

Editor: Reza Fajri