Presiden Jokowi Pertimbangkan Hapus Sistem Zonasi PPDB

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB). Sistem zonasi PPDB tengah polemik, salah satunya mengubah data kependudukan.

"Dipertimbangkan (penghapusan zonasi PPDB)," kata Jokowi di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Baca Juga

Media Asing Soroti Keputusan Indonesia Nobatkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

Jokowi akan mengecek persoalan sistem zonasi PPDB secara mendalam. Dia juga mencari kekurangan serta kelebihan.

"Akan dicek secara mendalam dulu, plus minusnya," kata Jokowi.

Baca Juga

Wali Kota Bogor Perketat Proses Perpindahan Kependudukan Buntut Polemik PPDB Zonasi

Diketahui, Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani, bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana pada Rabu (9/8). Dalam pertemuan itu, Muzani menyampaikan masukan mengenai polemik sistem zonasi PPDB.

Baca Juga

Timbulkan Polemik, Partai Perindo Desak Kebijakan PPDB Zonasi Dievaluasi

Menurut Muzani, Jokowi mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi PPDB tahun depan. Persoalan zonasi PPDB ini hampir terjadi di semua provinsi.

"Presiden menanggapi bahwa ini memang menjadi catatan bagi pemerintah. Nyatanya memang sungguh luhur, maksudnya mulia, maksud baik dari diselenggarakannya PPDB ini ternyata belum terjadi. Bahkan terjadi persoalan-persoalan hampir di semua provinsi," kata Muzani dalam keterangannya, Rabu (9/8).

Baca Juga

Partai Perindo Minta Penerapan PPDB Zonasi Perlu Dievaluasi

"Karena itu presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus atau menghentikan kebijakan ini tahun depan. Tapi ini sedang dipertimbangkan," tambahnya.

Editor: Faieq Hidayat