Presiden Jokowi Ratas dengan Ridwan Kamil, Bahas Transportasi Terpadu di Cekungan Bandung
JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/8/2023). Ratas itu membahas solusi untuk warga Bandung Raya agar dapat mengurangi kemacetan.
Dia mengatakan bakal ada transportasi terpadu untuk melayani masyarakat di kawasan cekungan Bandung.
"Alhamdulillah tadi rapat pembahasan rencana tranportasi massal di cekungan Bandung Raya telah mendapatkan respons positif. Bandung Raya ini per hari ini kemacetannya 40 persen. Kalau kita tidak melakukan apa-apa 2037 seluruh kota akan macet total, jadi buka pintu sudah macet," kata Ridwan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/3/2023).
Pria yang akrab disapa Kang EMil ini pun menyiapkan lima solusi salah satunya dengan mempersiapkan badan pengelola cekungan Bandung.
"Jadi lima kota yang selama ini ingin punya ego sektoral sekarang bisa dikendalikan dan dikoordinasikan oleh badan pengelola cekungan Bandung Barat yang lahir oleh Perpres dari Pak Jokowi di tahun 2018," kata Ridwan.
Solusi lainnya, yakni layanan perkeretaapian dan bus rapid transit (BRT). Namun karena banyaknya cekungan, Ridwan juga menyarankan adanya cable car atau kereta gantung.
"Dan insya Allah satu atau dua dari gagasan ini akan kami presentasikan diakhir bulan kembali kepada Pak presiden. Di mana yang paling mudah akan kita eksekusi sehingga di masa presiden Pak Jokowi ada satu dua infrastruktur transportasi publik di Bandung Raya bisa diselesaikan dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak," kata Ridwan.
Meski begitu, Ridwan mengakui anggaran daerah tidak pernah bisa cukup untuk membiayai proyek-proyek transportasi massal tersebut.
"Kita butuh kurang lebih Rp100 triliunan untuk menyelesaikan dan menaikkan dari 13 persen warga naik public transport menjadi 50 persen warga Bandung Raya naik public transport. Jadi per hari ini hanya 13 persen warga cekungan Bandung yang naik public transport. Dinaikkan ke 50 persen cost-nya tidak murah tapi harus dilakukan," ucap Ridwan.
"Karena semakin ditunda nanti harganya akan bertambah mahal seperti halnya MRT sekarang yang juga harganya berbeda dengan MRT pertama di Jakarta," tuturnya.
Editor: Rizal Bomantama