Presiden Minta 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Kapolri Perintahkan Bareskrim Data Ulang IUP
JAKARTA, iNews.id - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memerintahkan Bareskrim dan Baintelkam Polri mendata ulang izin usaha pertambangan (IUP) di seluruh Indonesia. Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara memperoleh 70 persen manfaat dari pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan.
Suyudi mengatakan, pendataan ulang tersebut dilakukan untuk memetakan perusahaan tambang yang perlu menjadi prioritas pengawasan. Polri juga akan memastikan pengelolaan tambang berjalan sesuai ketentuan hukum.
"Oh ya, itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga, ya, nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas," kata Suyudi dikutip, Rabu (18/11/2026).
Dia menegaskan, Polri akan menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan di Tanah Air, terutama praktik penambangan ilegal yang berpotensi merugikan negara.
Sebaliknya, perusahaan tambang yang menjalankan usaha sesuai aturan akan mendapat pengawalan dari kepolisian. Langkah tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam tidak disalahgunakan.
"Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan. Ya. Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung optimalisasi keuntungan dari aset-aset negara agar manfaatnya lebih besar dirasakan masyarakat. Arahan tersebut disampaikan saat menghadiri Tanwir Muhammadiyah dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu 14 November 2026.
Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan turut menyinggung arahan Presiden tersebut. Menurut dia, pemerintah ingin memastikan keuntungan dan manfaat dari aset bangsa dapat dikembalikan untuk kemakmuran rakyat.
"Dalam konteks di Tanwir Muhammadiyah kemarin bahwa beliau ingin 70 persen dari aset-aset bangsa ini bisa ditarik kembali keuntungannya, manfaatnya untuk 70 persen setidaknya kemakmuran rakyat," ujar Syahganda.
Syahganda menilai arahan tersebut menjadi mandat bagi Polri untuk menindak pihak-pihak yang melanggar hukum dan merugikan negara. Dia berharap penegakan hukum dapat dilakukan tanpa menunda-nunda sehingga masyarakat bisa segera merasakan manfaat pengelolaan kekayaan negara.
"Tapi yang melanggar tentu Bapak Presiden berharap beliau Bapak Kapolri bisa secepat-cepatnya agar rakyat sudah menderita terlalu lama menunggu kesejahteraan," ucapnya.
Editor: Donald Karouw