Presiden PKS Minta Gibran Bijaksana Mundur dari Wapres, Jika Tidak bakal Dimakzulkan

JAKARTA, iNews.id - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menilai Gibran Rakabuming Raka akan lebih bijaksana bila mundur dari jabatan Wakil Presiden (Wapres). Jika tidak, maka DPR akan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

“Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika Saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan HMP oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Almuzzamil dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga

Massa Demo di Istana Wapres, Desak Gibran Mundur

Menurutnya PKS akan terus membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik di parlemen agar aspirasi masyarakat dapat dibahas secara terbuka dan bertanggung jawab.

“PKS tentu tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi di DPR RI. Yang terpenting, setiap langkah harus memiliki dasar hukum yang jelas, mengedepankan kepentingan bangsa, dan menjaga marwah lembaga-lembaga negara,” katanya.

Baca Juga

Gibran Diminta Mundur, PAN: Jika Menolak Harus Dieksekusi Lewat Jalur Politik

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mengusulkan HMP terkait ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Opsi HMP bisa menjadi pilihan yang relevan dan sesuai konstitusi. Ini paling tepat," ujar Kholid.

Kholid menjelaskan, apabila HMP jadi pilihan maka ini akan mengikuti mekanisme yang diatur Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7A mengatur pemberhentian wapres yang tidak lagi memenuhi syarat, dan Pasal 7B mengatur jalurnya, yaitu dari DPR ke MK lalu ke MPR.

"Jadi diawali oleh DPR, lalu, tahapan pemeriksaan di MK dan pengambilan keputusan di MPR. Semua ini harus ditempuh sesuai persyaratan UUD 1945," ujar Kholid lagi.

Editor: Reza Fajri