Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia, Berikut Penjelasannya

JAKARTA, iNews.id - Berikut penjelasan mengenai prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia adalah negara hukum.

Sebagai negara hukum sepatutnya Indonesia menjamin keamanan warga negaranya dan menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertingginya.

Baca Juga

Lautan Manusia Iringi Pemakaman Hadi, Aktivis Bangladesh yang Ditembak Kepalanya

Menurut penjelasan umum Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, Indonesia menerapkan sistem Rechtsstaat atau pemerintahan yang berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan

Negara hukum memiliki sejumlah ciri-ciri seperti berikut ini:

1. HAM terjamin oleh undang-undang

Baca Juga

Siapa Sajakah Tokoh yang Mengusulkan Calon Rumusan Dasar Negara Indonesia?

2. Supremasi hukum

3. Pembagian kekuasaan demi kepastian hukum

Baca Juga

21 Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia, Apa Saja? Ini Pengertian dan Contohnya

4. Kesamaan kedudukan di depan hukum

5. Peradilan administrasi dalam perselisihan

Baca Juga

Siapa Tokoh yang Memberi Nama Dasar Negara Indonesia Pancasila?

6. Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi

8. Pemilihan umum yang bebas

Baca Juga

Hak Warga Negara Indonesia: Pengertian dan Contohnya dalam UUD

9. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia

Prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia menurut UUD 1945 mengandung hal berikut:

1. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional.

2. Sistem yang digunakan adalah sistem konstitusi.

3. Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi.

4. Prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 (1) UUD 1945).