Profil Arsul Sani: Perjalanan Karier, Kiprah Hukum dan Dugaan Ijazah Doktor Palsu

JAKARTA, iNews.id - Profil Arsul Sani kini menjadi sorotan publik setelah namanya mencuat dalam pemberitaan nasional terkait dugaan penggunaan ijazah doktor palsu yang dilaporkan oleh pihak tertentu ke Bareskrim Polri. Meski demikian, perjalanan panjangnya di dunia hukum, organisasi, dan politik menunjukkan bahwa ia merupakan figur yang sudah lama berkecimpung dalam dinamika kebangsaan. Tulisan ini menguraikan perjalanan kariernya, rekam jejaknya, serta isu yang tengah berkembang dan menyeret namanya dalam pusaran diskursus publik.

Awal Munculnya Isu Dugaan Ijazah Palsu

Beberapa waktu terakhir, pemberitaan mengenai profil Arsul Sani ramai dibahas setelah sebuah kelompok bernama Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi mengadukan dirinya ke Bareskrim Polri. Mereka melaporkannya terkait dugaan penggunaan ijazah doktor palsu pada Jumat (14/11/2025). Namun, laporan tersebut belum langsung diterima oleh penyidik.

10 Negara yang Paling Tidak Dikenal, dari Nauru hingga Tuvalu

Koordinator Aliansi, Betran Sulani, menjelaskan bahwa pihaknya telah berdiskusi cukup panjang dengan penyidik saat mendatangi Bareskrim pada hari Jumat tersebut, tetapi nomor laporan polisi belum diterbitkan. Mereka diminta kembali pada Senin (17/11/2025).

Selain ke Bareskrim, kelompok ini juga mengumumkan bahwa mereka akan mendatangi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) demi menyampaikan laporan serupa.

Buka-bukaan! Hakim MK Arsul Sani Tunjukkan Langsung Ijazah di Gedung MK Usai Dituding Palsu

Isu ini lantas berkembang cepat dan menyeret nama Arsul sebagai salah satu hakim konstitusi yang tengah disorot.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi melalui sejumlah pernyataan publik menyebut bahwa mereka telah mengikuti perkembangan laporan masyarakat tersebut dan menyerahkannya ke mekanisme internal MK untuk ditelaah lebih lanjut.

Polemik Ijazah Hakim MK Arsul Sani, Komisi III DPR Dilaporkan ke MKD

Profil Arsul Sani: Latar Belakang, Pendidikan, dan Rekam Jejak Profesional

Mengacu pada data resmi Mahkamah Konstitusi, profil Arsul Sani memperlihatkan perjalanan panjang yang bermula dari Pekalongan, Jawa Tengah, tempat ia lahir pada 8 Januari 1964.

Karier pendidikannya dimulai ketika ia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1987. Sejak itu, ketertarikannya pada dunia hukum membawa dirinya memasuki berbagai lembaga dan institusi profesional.

Ia pernah menjadi asisten pembela umum sukarela di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada 1986–1988. Pada 1993–1994, Arsul melanjutkan pendidikan ke University of Technology Sydney (UTS) untuk memperoleh graduate diploma on Advance Comparative Law – the Common Law, sembari bekerja sebagai visiting lawyer di Dunhil, Madden, Butler, sebuah firma hukum besar di Sydney, Australia.

Kiprahnya sebagai praktisi hukum berlanjut di berbagai organisasi advokat termasuk IKADIN dan ICCA. Selain itu, ia juga tercatat sebagai arbiter dan corporate lawyer yang menempati peran strategis dalam berbagai forum hukum. Pengalaman inilah yang kelak mengantarkannya pada sejumlah jabatan publik penting.

Arsul Sani dalam Dunia Politik

Sebelum dilantik sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, profil Arsul Sani dikenal publik sebagai politikus senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia tercatat dua periode menjabat sebagai anggota DPR RI. Di lembaga legislatif itu, Arsul aktif dalam pembahasan undang-undang terkait hukum, HAM, dan keamanan nasional. Ia duduk di Komisi III DPR, sebuah komisi yang memang berfokus pada persoalan hukum dan yudisial.

Tak hanya itu, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR periode 2019–2024. Pengalaman-pengalaman inilah yang menempatkannya sebagai sosok dengan pemahaman mendalam dalam dinamika politik dan legislasi nasional.

Pada 18 Januari 2024, Arsul dilantik sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara berdasarkan usulan DPR. Penunjukan tersebut merupakan puncak dari perjalanan panjangnya di bidang hukum dan politik.

Isu Ijazah dan Klarifikasi Arsul Sani

Dalam merespons laporan masyarakat terkait dugaan penggunaan ijazah palsu, Arsul Sani melakukan konferensi pers pada Senin (17/11/2025). Dalam forum itu, ia dengan tegas membantah tuduhan yang dialamatkan padanya.

Ia menunjukkan ijazah asli serta sejumlah foto wisuda gelar doktoralnya. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan secara langsung:

“Saya menulis disertasi yang berjudul ‘Reexamining The Considerations of National Security Interest and Human Rights Protection in Counterterrorism Legal Policy: A Case Study on Indonesia with Focus on Post-Bali Bombings Development. Disertasinya ada ini,” ujarnya dalam konferensi pers tersebut.

Arsul menegaskan bahwa gelar doktor yang ia peroleh adalah dari Collegium Humanum atau Warsawa Management University. Ia juga menjelaskan proses wisudanya, termasuk kehadiran istrinya dan Duta Besar Indonesia untuk Polandia saat itu, Anita Lidya Luhulima.

“Di sana diberikan ijazah asli itu. Kemudian, setelah selesai wisuda karena saya dalam 2-3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI dan kemudian saya legalisasi. Ini asli dari KBRI dari Warsawa,” kata Arsul.

Klarifikasi tersebut menjadi bagian penting dalam pemberitaan karena menunjukkan bahwa ia berupaya menyampaikan bukti-bukti autentik atas gelar akademik yang dipersoalkan oleh pihak pelapor.

Posisi Arsul Sani dalam Isu Publik Saat Ini

Di tengah hiruk pikuk isu ijazah doktor, profil Arsul Sani kembali dilihat publik sebagai figur yang memiliki peran strategis di MK. Keikutsertaannya dalam sejumlah sidang penting, termasuk sengketa pemilu maupun perkara yang melibatkan partai politik, membuatnya berada dalam sorotan.

MKMK juga disebut tengah mendalami persoalan laporan masyarakat tersebut. Namun, hingga kini tidak ada keputusan final yang menyatakan adanya pelanggaran etik maupun administrasi terkait dugaan pemalsuan ijazah.

Situasi ini membuat masyarakat menunggu perkembangan lanjutan sembari memperhatikan bagaimana Arsul menanggapi isu ini secara terbuka dan transparan.

Sebagai penutup, profil Arsul Sani memperlihatkan perjalanan karier panjang yang meliputi dunia hukum, politik, serta peran yudisial sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Isu dugaan ijazah palsu yang kini menyeret namanya menjadi dinamika baru dalam rekam jejak publiknya, namun klarifikasi yang ia sampaikan menunjukkan upayanya menjaga transparansi dan menjawab tuduhan secara langsung.

Editor: Komaruddin Bagja