Profil Ichsanuddin Noorsy: Ekonom yang Kritik Pedas Soal Utang Kereta Cepat dan Tata Kelola BUMN

JAKARTA, iNews.id - Profil Ichsanuddin Noorsy dikenal publik sebagai ekonom dan pengamat politik ekonomi yang vokal mengkritisi desain kebijakan, terutama terkait tata kelola proyek strategis, utang, serta kedaulatan ekonomi nasional.

Latar pendidikannya lintas disiplin teknik, hukum, ilmu sosial, hingga doktor ekonomi membentuk kerangka analisis yang memadukan hukum, ekonomi, dan tata kelola, sehingga pandangannya kerap menjadi rujukan diskusi kebijakan.

Trump Perintahkan AS Uji Senjata Nuklir, Tak Mau Kalah dengan Rusia

Berikut profil Ichsanuddin Noorsy yang dilansir iNews.id dari berbagai sumber:

Profil Ichsanuddin Noorsy

Riwayat hidup dan pendidikan

Nama lengkap: Dr. H. Ichsanuddin Noorsy, B.Sc., S.H., M.Si., lahir di Jakarta, 9 September 1958.
Pendidikan: sarjana sains ketekstilan, sarjana hukum, magister ilmu sosial dan politik, serta doktor ekonomi.
Basis keilmuannya memberi pijakan untuk membaca kebijakan secara menyeluruh: dari landasan regulasi, kalkulasi ekonomi, hingga implikasi sosial.

Ekonom Noorsy Ungkap Akar Kegaduhan Politik dan Tudingan Makar, Ini Penjelasannya

Karier dan pengalaman

Memulai kiprah sebagai jurnalis dan kolumnis, membiasakan diri mengolah data kompleks menjadi narasi argumentatif yang mudah dipahami.
Pernah berperan di legislatif dan memiliki pengalaman di ekosistem BUMN/keuangan sebagai komisaris atau manajer senior, memperkuat pemahaman tentang tata kelola, risiko kebijakan, dan kepatuhan regulasi.
Aktif di forum diskusi, kampus, dan lembaga kajian, memperluas jejaring riset serta advokasi kebijakan berbasis bukti.

Ichsanuddin Noorsy Soal Utang Kereta Cepat

pakar ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy, menilai China menjadi pihak yang memperoleh keuntungan terbesar dari proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Pandangannya menekankan bahwa sejak perencanaan awal, tata cara kerja sama proyek ini tidak ditegaskan apakah murni skema business to business (B2B) atau business to government (B2G), sehingga memunculkan problem tata kelola. Ia juga menilai adanya pelanggaran prosedur terkait penugasan kepada badan usaha milik negara.

"Yang statusnya sebenarnya B2B, tapi kemudian terkena beban negara karena BUMN ditugaskan. Artinya secara prosedur hal dia menjadi tidak tampak tegas, apakah memang konstruksinya B2B atau B2G, itu kalimat penting di situ," kata Noorsy dalam dialog Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (21/10/2025).