Puan Bertemu Parlemen Negara Melanesia: Pembangunan Papua Terus jadi Prioritas RI

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut pemerintah Indonesia telah memprioritaskan pembangunan di wilayah terdepan Indonesia, termasuk Papua. Banyak infrastruktur yang sudah dibangun seperti ratusan sekolah, beberapa bandara, pelabuhan, hingga pemerataan penyaluran listrik.

“Pembangunan Papua juga telah mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan,” kata Puan, Jumat (26/7/2024).

Baca Juga

Bangunan di Gaza Berisiko Runtuh saat Musim Dingin Ekstrem

Hal itu disampaikannya saat dialog parlemen negara-negara dengan rumpun Melanesia yang tergabung pada organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG). Puan mengatakan, pertemuan ini memiliki arti penting bagi penguatan kerjasama Indonesia dengan negara-negara MSG. 

“Pertemuan ini mencerminkan persaudaraan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Pertemuan ini juga akan memberikan nuansa positif bagi kesuksesan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang tengah berjalan,” tuturnya.

Baca Juga

DPR Sentil Vonis Bebas Ronald Tannur: Hakim Sakit

Puan menyebut, Indonesia memiliki akar identitas yang kuat sebagai bagian dari bangsa Melanesia, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari MSG. Keikutsertaan Pemerintah sebagai Associate Member disebut menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung visi dan kiprah MSG di Asia-Pasifik.

“Di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, Indonesia dan negara-negara MSG perlu menjadi motor pendorong perdamaian dan stabilitas di Pasifik,” katanya.

Baca Juga

Komisi X DPR Yakin Cabor Bulu Tangkis hingga Panjat Tebing Dapat Medali Emas Olimpiade Paris

Dalam bidang politik, Puan menyatakan DPR juga berperan penting dalam penguatan kelembagaan politik, penguatan demokrasi, serta implementasi Otonomi Khusus Papua.

Baca Juga

DPR Jadi Tuan Rumah Forum Parlemen Pasifik, Puan Tekankan Pentingnya Kemitraan Maritim

“DPR terus mendorong pembangunan yang menghormati hak dan martabat Orang Asli Papua dan mendorongnya menjadi pemimpin di tanahnya sendiri,” ujar Ketua Sidang ke-2 IPPP tersebut.

Menurutnya, DPR pun telah mendukung implementasi penuh UU Otonomi Khusus Papua melalui pembentukan Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi orang Papua. DPR juga mendukung kekhususan Papua dengan memberi kewenangan terhadap Papua dalam merumuskan perundang-undangan yang khas di Papua.

Tak hanya itu, Puan menyatakan DPR juga telah menyetujui pembentukkan 4 provinsi baru di Papua yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

“Bagi DPR RI, pembangunan Papua akan terus menjadi prioritas nasional yang mengedepankan pemenuhan terhadap hak dan martabat Orang Asli Papua demi kesejahteraan inklusif,” katanya.

Editor: Faieq Hidayat