Puan Maharani Minta Pemerintah Tak Buru-Buru Susun Protokol New Normal

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mempersiapkan matang protokol tatanan normal baru (new normal) di masa pandemic Covid-19. Penyusunan protokol harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan semua aspek.

"Jangan sampai teknis protokol-nya disiapkan secara terburu-buru sehingga tidak matang dan malah memunculkan kebingungan baru di masyarakat," kata Puan, Rabu (27/5/2020).

Baca Juga

Militer Thailand Hancurkan Patung Dewa Hindu di Perbatasan Sengketa, Kamboja Marah

Menurut dia, protokol kenormalan baru akan berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan atau lokasi. Sebagai contoh protokol di pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja, atau tempat umum lainnya akan memiliki variasi masing-masing.

Menurut politikus PDI Perjuangan ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) saat ini telah menyusun beberapa pertimbangan bagi negara-negara sebelum menerapkan kehidupan normal baru. Pertimbangan tersebut antara lain mencakup kemampuan untuk mengendalikan transmisi virus corona dan kemampuan rumah sakit untuk menguji, mengisolasi serta menangani tiap kasus dan melacak tiap kontak.

Baca Juga

Pimpin Ratas, Jokowi Minta Cek Persiapan Menuju Tatanan Normal Baru

"Selain itu, kajian-kajian ilmiah sebelum penerapan kenormalan baru harus dilakukan secara mendalam sebagai acuan pengambilan kebijakan," ujarnya.

Terkait itu, Puan memandang transparansi data menjadi penting. Sebab pemerintah perlu menjelaskan kepada rakyat saat ini persisnya posisi Indonesia dalam kurva pandemi Covid-19, serta bagaimana prediksi perkembangannya ke depan. Dengan demikian rakyat mengetahui jelas mengapa disusun protokol kenormalan baru.

"Di dalam protokol kenormalan baru harus ada skenario dan simulasi apa yang harus segera dilakukan jika baru tiba-tiba ada gelombang baru penyebaran virus corona,” ucapnya.

Dia menekankan, protokol normal baru itu harus benar-benar lengkap rincian antisipasi dan langkah-langkahnya, termasuk pihak mana saja yang bertanggungjawab atas setiap tindakan.

"Kesemuanya nanti harus dilakukan secara disiplin. Baik dari aparat pemerintah yang mengawasi, maupun juga disiplin dari warga," kata putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu.

Editor: Zen Teguh