Puan soal Proyek Tulis Ulang Sejarah: Jangan Ada yang Dirugikan dan Dihilangkan!

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Puan Maharani meminta penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan dilakukan secara terbuka dan transparan. Dia mengingatkan agar tidak ada satu pun bagian sejarah yang ditutupi atau dihapus.

"Kita harus sama-sama menghargai dan menghormati, bahwa penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (3/7/2025).

Baca Juga

Militer Myanmar Tangkap 350 Orang yang Terlibat Penipuan Daring

Pernyataan ini disampaikan Puan menanggapi penolakan dari legislator PDIP terhadap proyek penulisan ulang sejarah yang dipimpin oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Dia menekankan, perbedaan pendapat harus tetap dijunjung tinggi dalam proses ini.

Baca Juga

Fadli Zon Ngaku Tak akan Tunda Proyek Penulisan Ulang Sejarah: Kita Uji Publik Juli Ini

"Jadi, saling menghormatilah terkait dengan hal itu. Ya, saling menghormati dan menghargai," ujar Puan.

Sebelumnya, perdebatan mencuat dalam rapat Komisi X DPR ketika Fadli Zon menanggapi isu pemerkosaan massal 1998. Fadli menyebut peristiwa itu sulit dibuktikan secara hukum, meski mengakui ada kasus pemerkosaan.

Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Ketua Komisi X MY Esti Wijayati terlihat berkaca-kaca. Ia mengaku teriris mendengar pernyataan Fadli yang dinilai tidak peka terhadap penderitaan korban.

"Ini semakin menunjukkan Pak Fadli Zon tidak punya kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi korban perkosaan," ujar Esti dengan suara bergetar.

Editor: Reza Fajri