Puan Soroti Belasan Siswi di Jatim Digunduli: Sanksi Harusnya Membina, Bukan Intimidasi dan Merendahkan

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti peristiwa seorang guru yang menggunduli belasan siswi SMP di Sukodadi, Jawa Timur, sebagai bentuk sanksi atau hukuman. Ia menekankan, setiap hukuman bagi pelajar seharusnya bersifat pembinaan yang mendidik, bukan sebuah bentuk intimidasi dari seorang guru kepada murid.

"Kejadian ini mengingatkan kita semua akan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, penuh penghargaan, dan menghormati hak-hak fundamental setiap individu" ucap Puan, Kamis (31/8/2023).

Mobil China Ini Mencoba Mendaki 'Tangga Surga' 300 Meter, tapi Gagal Total

Seperti diketahui, seorang guru di SMPN 1 Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur, menggunduli 14 siswi sebagai hukuman karena tak menggunakan dalaman jilbab atau ciput. Atas peristiwa itu, belasan wali murid protes dan tidak terima anaknya digunduli.

Puan pun menyayangkan peristiwa itu. Menurutnya, hukuman yang dilakukan guru berinisial EN tersebut kurang bijaksana dan tidak mencerminkan kebajikan.

Kasus Pembunuhan Siswi SMK di Bogor, Polisi Periksa Ulang 7 Saksi

“Bentuk sanksi atau hukuman kepada siswa seharusnya bersifat membina, bukan intimidasi dan sikap merendahkan yang membuat siswa merasa tertekan,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

"Menggunduli rambut siswi sebagai bentuk hukuman bukanlah pendekatan yang baik dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia (HAM), khususnya hak-hak bagi anak," sambung Puan.

Bejat, Pria di Sumbawa Barat Cabuli Siswi SMA yang Asyik Pacaran, Modus Ancam Pakai Parang

Mantan Menko PMK ini menuturkan, aturan yang jelas dan sanksi yang proporsional harus diatur dalam peraturan sekolah. Puan mengatakan, hal tersebut diperlukan untuk menghindari tindakan spontan dan tidak terkendali yang dapat merugikan murid dan citra institusi pendidikan itu sendiri.

"Sanksi yang diterapkan haruslah bermanfaat dalam membentuk perilaku positif, bukan menciderai atau merendahkan martabat pelajar," tuturnya.

Selain itu, Puan menilai penting juga implementasi kebijakan sekolah yang jelas terkait dengan hak asasi siswa. Termasuk hak untuk berpakaian sesuai keyakinan dan identitas pribadi.

"Kebijakan ini harus diterapkan secara konsisten dan adil oleh seluruh staf pendidik dan pihak terkait. Ini akan memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghormati keragaman," ucap Puan.

Ditambahkannya, insiden di SMPN 1 Sukodadi dapat menjadi peringatan bagi Kementerian dan dinas terkait untuk terus melakukan evaluasi sekolah-sekolah. Puan menyebut, evaluasi berkala diperlukan demi memastikan lingkungan pendidikan senantiasa menjadi tempat di mana siswa dapat tumbuh dan berkembang dengan penuh rasa aman, hormat, dan merdeka.

"Pentingnya pembinaan dan aturan tegas agar kasus semacam ini tidak terulang di masa depan, diperlukan pembinaan yang komprehensif untuk guru-guru dalam menghadapi pelanggaran disiplin di sekolah," tegas cucu Bung Karno tersebut.

Puan mengingatkan, seorang guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perkembangan siswa. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dalam membangun kedekatan yang komunikatif kepada setiap murid-murid untuk memami keinginan anak didiknya.

"Guru perlu membangun hubungan yang positif dengan siswa, mendengarkan mereka, memahami tantangan yang mereka hadapi, dan membantu mereka tumbuh menjadi individu yang tangguh dan beretika," katanya.

Editor: Faieq Hidayat