PUI Tak Sepakat Polri di Bawah Kementerian, Minta Tetap di Bawah Presiden

JAKARTA, iNews.id - Wacana penempatan Polri di bawah kementerian menuai sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Dewan Pengurus Pusat Persatuan Umat Islam (DPP PUI) yang menyatakan tidak sepakat apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian.

Ketua Umum DPP PUI Raizal Arifin menilai, fokus utama negara seharusnya diarahkan pada penguatan institusi Polri, bukan pada perubahan struktur kelembagaan. Menurutnya, Polri perlu tetap menjaga profesionalisme dan netralitas dalam menjalankan tugas.

Baca Juga

Mengapa Memiliki Senjata Nuklir Bisa Jadi Bumerang bagi Jerman?

“PUI memandang bahwa posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan bagian dari konsensus reformasi untuk menjaga profesionalisme dan netralitas kepolisian,” kata Raizal Arifin kepada wartawan, Rabu (28/1/2026).

Raizal menekankan, dalam urusan keamanan dan ketertiban, kejelasan garis komando menjadi faktor yang sangat krusial. Dia menilai struktur Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden masih relevan dan efektif untuk menjaga stabilitas nasional.

Baca Juga

Kapolri: Saya Menolak Polisi di Bawah Kementerian

“Dalam konteks keamanan, kejelasan komando sangat menentukan. Struktur yang ada sekarang menurut kami masih yang paling tepat untuk memastikan koordinasi dan respons negara berjalan cepat,” ujarnya.